KONSEP KOPERASI

A. KONSEP KOPERASI

     Konsep koperasi suatu bentuk susunan dari koperasi itu sendiri. Menurut pengertian dari seseorang yang bernama munkner dari university of manburg, jerman barat membedakan konsep koperasi menjadi dua: konsep koperasi barat dan konsep koperasi sosialis. Hal ini di latarbelakangi oleh pemikiran bahwa pada dasarnya, perkembangan konsep-konsep yang bersal dari Negara-negara berpaham sosialis, sedangkan konsep berkembang dinegara dunia ketiga merupakan perpaduan dari kedua konsep tersebut. Namun, dalam perkembangannya ada satu jenis konsep koperasi yang dianut oleh negara berkembang misalnya seperti di Indonesia. Konsep tersebut dinamakan konsep koperasi negara berkembang. Sehingga secara umum ada tiga jenis konsep koperasi yang dikenal hingga sekarang ini yaitu :

1. KONSEP KOPERASI BARAT

Konsep koperasi barat menyatakan bahwa koperasi merupakan organisasi swasta, yang di bentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai persamaan kepentingan,dengan maksud mengurusi kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi maupun perusahaan koperasi.

Dampak langsung koperasi terhadap anggotanya adalah ;

· Promosi kegiatan ekonomi anggota

· Pengembangan usaha koperasi dalam hal investasi formulasi permodalan, pengembangan sumber daya manusia(SDM), pengembangan keahlian untuk bertindak sebagai wirausahawan, dan kerjasama antarkoperasi secara horizontal dan vertical.

Dampak koperasi secara tidak langsung adalah sebagai berikut:

· Pengembangan kondisi social ekonomi sejumlah produsen skala kecil maupun pelanggan

· Mengembangkan inovasi pada perusahaan skala kecil,misalnya inovasi teknik dan metode produksi

· Memberikan distribusi pendapatan yang lebih seimbang dengan pemberian harga yang wajar antara produsen dengan konsumen, serta pemberian kesempatan yang sama pada koperasi dan perusahaan kecil.

2. KONSEP KOPERASI SOSIALIS

Konsep koperasi sosialis menyatakan bahwa koperasi direncankan dan dikendalikan oleh pemerintah, dan di bentuk dengan tujuan merasionalkan produksi, untuk menunjang perencanaan nasional. Koperasi tidak berdiri sendiri tetapi merupakan subsistem dari system sosialisme untuk merasionalkan factor produksi dari kepemilikan pribadi ke pemilikan kolektif

3. KONSEP KOPERASI NEGARA BERKEMBANG

Munkner hanya membedakan koperasi berdasar konsep barat dan konsep sosialis. Sementara itu didunia ketiga, walaupun masih mengacu pada kedua konsep tersebut, namun koperasinya sudah berkembang dengan cirri tersendiri,yaitu dominasi campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan. Adanya campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan koperasi di Indonesia membuatnya mirip dengan konsep sosialis. Perbedaanya adalah, tujuan koperasi dalam konsep sosialis adalah untuk merasionalkan factor produks dari kepemilikan kolektif, sedangkan koperasi di Negara berkembang seperti di Indonesia, tujuanya adalah meningkatkan kondisi social ekonomi anggotanya.

B. LATAR BELAKANG TIMBULNYA ALIRAN KOPERASI

Aliran Koperasi
Di dalam suatu koperasi terdapat berbagai macam aliran koperasi. Aliran koperasi tersebut terbagi menjadi 3 macam yaitu: aliran yardstick, aliran sosialis, aliran persemakmuran (Commonwealth).
Berikut adalah merupakan perbedaan metode aliran koperasi:
- Aliran Yardstick, pemerintah tidak ikut campur tangan dalam kegiatan koperasi.
- Aliran Sosialis, pemerintah ikut campur tangan dalam kegiatan koperasi.
- Aliran Persemakmuran, koperasi bersifat kemitraan dengan pemerintah.

1.Aliran Yardstick
· Dijumpai pada negara-negara yang berideologi kapitalis atau yang menganut perekonomian Liberal.
· Koperasi dapat menjadi kekuatan untuk mengimbangi, menetralisasikan dan mengoreksi
· Pemerintah tidak melakukan campur tangan terhadap jatuh bangunnya koperasi di tengah-tengah masyarakat. Maju tidaknya koperasi terletak di tangan anggota koperasi sendiri
· Pengaruh aliran ini sangat kuat, terutama dinegara-negara barat dimana industri berkembang dg pesat. Spt di AS, Perancis, Swedia, Denmark, Jerman, Belanda dll.

2. Aliran Sosialis
· Koperasi dipandang sebagai alat yang paling efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, disamping itu menyatukan rakyat lebih mudah melalui organisasi koperasi.
· Pengaruh aliran ini banyak dijumpai di negara-negara Eropa Timur dan Rusia

3. Aliran Persemakmuran (Commonwealth)
· Koperasi sebagai alat yang efisien dan efektif dalam meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat.
· Koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat berkedudukan strategis dan memegang peranan utama dalam struktur perekonomian masyarakat
· Hubungan Pemerintah dengan gerakan koperasi bersifat “Kemitraan (partnership)”, dimana pemerintah bertanggung jawab dan berupaya agar iklim pertumbuhan koperasi tercipta dengan baik.

C. SEJARAH PERKEMBANGNYA KOPERASI

SEJARAH LAHIRNYA KOPERASI
Koperasi modern yang berkembang dewasa ini lahir pertama kali di Inggris, yaitu di Kota Rochdale pada tahun 1844. Koperasi timbul pada masa perkembangan kapitalisme sebagai akibat revolusi industri. Pada awalnya, Koperasi Rochdale berdiri dengan usaha penyediaan barang-barang konsumsi untuk keperluan sehari-hari.

Perkembangan koperasi di Rochdale sangat mepengaruhi perkembangan gerakan koperasi di Inggris maupun di luar Inggris.

Pada tahun 1852, jumlah koperasi di Inggris sudah mencapai 100 unit.

Pada tahun 1862, dibentuklah Pusat Koperasi Pembelian dengan nama The Cooperative Whole Sale Society (CWS).

Pada tahun 1945, CWS berhasil mempunyai lebih kurang 200 pabrik dengan 9.000 orang pekerja. Melihat perkembangan usaha koperasi baik di sektor produksi maupun di sektor perdagangan, pimpinan CWS kemudian membuka perwakilan-perwakilan di luar negeri seperti New York, Kepenhagen, Hamburg, dan lain-lain.

Pada tahun 1876, koperasi ini telah melakukan ekspansi usaha di bidang transportasi, perbankan, dan asuransi.

Pada tahun 1870, koperasi tersebut juga membuka usaha di bidang penerbitan, berupa surat kabar yang terbit dengan nama Cooperative News.

The Women’s Coorporative Guild yang dibentuk pada tahun 1883, besar pengaruhnya terhadap perkembangan gerakan koperasi, disamping memperjuangkan hak-hak kaum wanita sebagai ibu rumah tangga, warga negara, dan sebagai konsumen. Beberapa tahun kemudian, koperasi memulai kegiatan di bidang pendidikan dengan menyediakan tempat membaca surat kabar dan perpustakaan.

Kemudian Women Skill Guild Youth Organization membentuk sebuah pusat yaitu Cooperative Union. Pada tahun 1919, didirikanlah Cooperative Collage di Manchaster yang merupakan lembaga pendidikan tinggi koperasi pertama.
Revolusi industri di Prancis juga mendorong berdirinya koperasi. Kondisi inilah yang mendorong munculnya pelopor-pelopor koperasi di Prancis seperti Charles Fourier dan Louis Blanc.

Charles Fourier (1772-1837) menyusun suatu gagasan untuk memperbaiki hidup masyarakat dengan fakanteres, suatu perkumpulan yang terdiri dari 300 sampai 400 keluarga yang bersifat komunal. Fakanteres dibangun di atas tanah seluas lebih kurang 3 mil yang akan digunakan sebagai tempat tinggal bersama, dan dikelilingi oleh tanah pertanian seluas lebih kurang 150 hektar. Di dalamnya terdapat juga usaha-usaha kerajinan dan usaha lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Lois Blanc (1811-1880) dalam bukunya Organization Labour menyusun gagasannya lebih konkrit, dengan mengatakan bahwa persaingan merupakan sumber keburukan ekonomi, kemiskinan, kemerosotan moral, kejahatan, krisis industri, dan pertentangan nasional.

Pada tahun 1884, kaum buruh di Perancis menuntut pemerintah untuk melaksanakan gagasan Lois Blanc untuk mendirikan koperasi, tetapi koperasi ini kemudian bangkrut.
Di samping negara-negara tersebut, koperasi juga berkembang di Jerman yang dipelopori Ferdinan Lasalle, Friedrich W. Raiffesen (1818-1888), dan Herman Schulze (1803-1883) di Denmark dan sebagainya.

Setengah abad setelah pendirian Koperasi Rochdale, seiring dengan berkembangnya koperasi di berbagai negara, para pelopor koperasi sepakat untuk membentuk International Cooperative Alliance (ICA-Persekutuan Koperasi Internasional) dalam Kongres Koperasi Internasional yang pertama pada tahun 1896, di London. Dengan terbentuknya ICA, maka koperasi telah menjadi suatu gerakan internasional.

SEJARAH PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA

Perkembangan koperasi di Indonesia mengalami pasang naik dan turun dengan menitik beratkan kegiatan usaha secara menyeluruh yang berbeda-beda dari waktu ke waktu sesuai dengan iklim lingkungannya. Jika pertumbuhan koperasi yang pertama di Indonesia menekankan pada kegiatan simpan-pinjam (Soedjono 1983, h.7) maka selanjutnya tumbuh pula koperasi yang menekankan pada kegiatan penyediaan barang-barang konsumsi dan kemudian koperasi yang menekankan pada kegiatan penyediaan barang-barang untuk keperluan produksi. Perkembangan koperasi dari berbagai jenis kegiatan usaha tersebut selanjutnya ada kecenderungan menuju kepada suatu bentuk koperasi yang memiliki beberapa jenis kegiatan usaha. Koperasi serba usaha ini mengambil langkah-langkah kegiatan usaha yang paling mudah mereka kerjakan terlebih dulu, seperti kegiatan penyediaan barang-barang keperluan produksi bersama-sama dengan kegiatan simpan-pinjam ataupun kegiatan penyediaan barang-barang keperluan konsumsi bersama-sama dengan kegiatan simpan-pinjam dan sebagainya (Masngudi 1989, h. 1-2).

Selanjutnya, langsung saja kita bahas mengenai sejarah koperasi sejak zaman penjajahan hingga masa sekarang/masa orde baru/masa setelah kemerdekaan, agar kita lebih mengenalnya.

Sejarah perkembangan koperasi di indonesia di bagi dalam 3 tahap ,yaitu:

I. Pada zaman penjajahan BelandaZaman penjajahan adalah zaman dimana segala bentuk  penderitaan  melebur menjadi satu. Salah satu yang paling terlihat adalah kemiskinan, tak heran jika pada saat itu banyak sekali orang-orang yang terjerat hutang pada rentenir. Pada tahu 1896 didirikan “Hulp Sparbank” oleh patih yang berada di Purwekerto yaitu Raden Aria Admaja. Hulp Sparbank memiliki arti yaitu pertolongan dan tabungan,yang pada awal nya ditujukan untuk menolong golongan priyayi atau para pegawai yang ada pada waktu tertindas oleh kaum rentenir.

II. Pada zaman penjajahan Jepang (1942-1945)Pada zaman ini istilah koperasi diganti menjadi KUMIAI oleh pemerintah Jepang diumumkan kepada rakyat  bahwa siapa yang menjadi anggota akan mendapat pelayanan barang-barang dari pemerintah Jepang yang pada waktu itu rakyat sangat menderita. Namun ternyata rakyat Jepang menipu rakyat indonesia bahwa ternyata KUMIAI bukan koperasi melainkan alat pemerintah Jepang untuk mengeruk kekayaan rakyat indonesia.

III. Pada zaman setelah perang kemerdekaan/masa orde baru.Setelah Indonesia merdeka sejak 17 agustus 1945 maka koperasi di Indonesia dikembangkan lagi, sebagai landasannya adalah pasal 33 UUD 1945 khususnya ayat 1. Pada masa Orde Lama undang-undang koperasi yang digunakan yaitu Undang-undang Koperasi No. 14 tahun 1965.  Dengan undang-undang tersebut ternyata tidak sesuai dengan tujuan koperasi  yang sebenarnya yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.Berhubungan dengan itu maka sejak Orde Baru disusunlah undang-undang yang baru yaitu Undang-undang Pokok Perkoperasian No. 12 tahun 1967 , dan Undang-undang No. 14 tahun 1965 dicabut. Kemudian untuk pengembangan koperasi dibuat lagi undang-undang Koperasi yang baru yaitu Undang-undang Koperasi No. 25 tahun 1992 yang berlaku sejak tahun 1992 sampai sekarang ini. Tampilan orde baru dalam memimpin negeri ini membuka peluang dan cakrawala baru bagi pertumbuhan dan perkembangan perkoperasian di Indonesia, dibawah kepemimpinan Jenderal Soeharto. Ketetapan MPRS no.XXIII membebaskan gerakan koperasi dalam berkiprah.

Pada akhirnya di tahun 1947 koperasi berhasil mengadakan konggres koperasi untuk seluruh wilayah Indonesia, yang bertempat di Tasikmalaya. Namun tidak seluruh wakil daerah dapat mengirimkan wakilnya. Beberapa keputusan penting yang dambil adalah:

a. Mendirikan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) yang berkedudukan di Tasikmalaya.

b. Menetapkan tanggal 12 juli sebagai hari koperasi.

c. Menetapkan gotong royong sebagai asas koperasi.

d. Mengusahakan pendidikan koperasi dikalangan masyarakat umumnya dan di kalangan anggota khususnya.

e. Mendesak kepada Pemerintah untuk segera menetralisir ketentuan UUD 1945 pasal 33 khususnya ayat(1).

f. Mengusahakan terbentuknya koperasi desa untuk memperkuat susunan ekonomi.

g. Mengusahakan berdirinya Bank Koperasi yang merupakan badan pengorganisir permodalan koperasi.

h. Menetapkan Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia.

Kemudian pada tahun 1953 diselenggarakan konggres kedua di Bandung yang memutuskan:

a. Merubah SOKRI menjadi Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN), yang diberi tugas:

1. Mengintensifkan penerangan koperasi

2. Membentuk panitia untuk memberikan saran kepada Pemerintah tentang perundang-undangan koperasi.

3. Membentuk lebaga pendidikan koperasi untuk mengusahakan berdirinya sekolah-sekolah menengah koperasi ditiap-tiap propinsi.

KESIMPULAN

● Koperasi adalah mencari usaha dengan cara bersama untuk memperbaiki ekonomi dengan cara tolong menolong.Aliran koperasi terbagi menjadi 3 macam, yaitu:

     1) Aliran Yardstick, Pemerintah tidak melakukan campur tangan terhadap jatuh

         bangunnya koperasi di tengah-tengah masyarakat.

     2) Aliran Sosialis, Pemerintah ikut campur tangan dalam kegiatan koperasi.

      3) Aliran Persemakmuran, Hubungan Pemerintah dengan koperasi bersifat Kemitraan.

● Koperasi modern yang berkembang ini lahir pertama kali di Inggris, yaitu di Kota Rochdale pada tahun 1844. Koperasi timbul pada masa perkembangan kapitalisme sebagai akibat revolusi industri. Pada awalnya, Koperasi Rochdale berdiri dengan usaha penyediaan barang-barang konsumsi untuk keperluan sehari-hari dan sangat mempengaruhi perkembangan gerakan koperasi di Inggris maupun di luar Inggris

●Bahwa perkembangan koperasi di Indonesia dari zaman ke zaman dan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Semua itu karena pengaruh era globalisasi dan teknologi yang semakin berkembang pesat pada saat ini. Namun dibalik perkembangan tersebut  kita juga menemukan hambatan dari jalannya koperasi diIndonesia. Sebagai warga negara kita wajib mengembangkan koperasi ke arah yang lebih baik lagi karena koperasi dapat membawa dampak baik bagi perkembangan ekonomi di Indonesia.

SUMBER

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/01/pengertian-dan-prinsip-koperasi-6/

http://lidyanii.blogspot.co.id/2013/10/konsep-aliran-pengertian-dan-prinsip.html

http://www.muradmaulana.com/2015/09/tiga-konsep-koperasi-dan-alirannya.html

Penulisan atau Makalah

MAKALAH

 

PEREKONOMIAN INDONESIA

 

 

“ NERACA PEMBAYARAN, ARUS MODAL ASING DAN UTANG LUAR NEGERI ”

 Disusun Oleh:

Nama           : Rido Haritsyah ( 25215934 )

                              Aditya Hermawan  ( 20215181 )

                     Rusdi Rasyidi ( 26215304 )

                                       Kelas                : 1EB21

Chapter I

A. The balance of payments

                  The balance of payments is an overview that summarizes transactions between residents of a country with a population of other countries for a certain period (usually one year). The balance of payments includes the purchase and sale of goods and services, grants from individuals and foreign governments, and the balance of payments transactions finansial.Umumnya divided on the current account and balance of traffic capital and financial account, and the item financial items.

                  The balance of payments includes the purchase and sale of goods and services, grants from individuals and foreign governments, and financial transactions. Here are grouping items in the balance of payments abroad:

• The trade balance, is a group of transactions related to import-export activities of goods both oil and non-oil and gas.

• Balance of services, is a group of transactions related to import-export activities in the service sector.

• The current account, the combined trade balance and balance of services. If more posts cash inflows (exports) then the value of this balance will run a surplus, and vice versa

• The balance of traffic capital, is a group of items relating to the traffic capital net government (the difference between the loan and the repayment of principal) and traffic Net private capital, following traffic net capital more represents the difference between the reception of naming the capital BUMN foreign payments.

• The difference is not taken into account

• Balance traffic monetary, is a group of items related to changes in foreign exchange reserves.

Under the transaction, the balance of payments can be divided into two kinds :

- Debit transactions, transactions which causes current to flow money (foreign exchange) from domestic to overseas. This transaction is called the transaction a negative (-), the transaction leads to reduced foreign exchange reserves (deficit).

- Credit transactions, transactions which causes current to flow money (income) from abroad into the country. This transaction is called the transaction a positive (+), the transaction will increase the country's reserves (surplus).

While based components, the balance of payments are classified as follows :

- Balance of current account (Current Account), the current account which records all transactions of export and import goods, comparison of the value of exports and imports of goods, investment income, payment of principal repayments of foreign debt, and the balance of the shipment and transfer of money from the dank All good overseas conducted by government or private.

- Balance Sheet Transactions Capital (Capital Account), capital accounts which record the value of direct investment private sector foreign (Foreign Ditect Invesdment), foreign loans granted by perbanakan international private and pinjamana and grants from negaraa judgments or donor agencies such as the IMF and the world bank.

- Balance Sheet Cash (Cash Account) or the International Balance, balance sheet cash is essentially a balance between total expenditure transactions that exist in the current account to the capital account exceeds the total receipts.

Chapter II

Definition of Capital Flow Log

Capital Inflow / Capital Flow Log is a flow of funds into the domestic economy from abroad that describe the purchase of securities (Financial Securities) and ASSETS (Assets) by foreign physical or borrowing from abroad.

Huge capital inflows include the receipt of money by a state of one or more other countries, the donor countries. Some reasons for the transfer of funds between countries is:

1. MULTINATIONAL INVESTMENT directly by the company in the form of physical assets such as industrial establishments

2. Purchase of marketable securities in the country which is regarded as an attractive investment PORTFOLIO

3. The Government domestic borrowing from foreign governments or international banks to overcome TRADE BALANCE (BALANCE OF PAYMENTS) is defesit in the short term.

4. Speculation about the currency exchange rate (EXCHANGE RATE) in the country and the interest rate for the foreseeable future, an expectation of the appreciation of the currency resulted in capital inflows as hopes of speculators to earn capital gains after the currency's appreciation. In contrast, capital outflows (capital outflow) is the payment of money from one country to another for such reasons that have been mentioned above.

http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-aliran-masuk-moda

CASE STUDY AND ANALYSIS

Globalization and economic liberalization has brought renewal very fast and far-reaching impact on the economy, both domestically and on the international level. Increasing integration of various aspects of a country's economy with the world economy led to an increase in the flow of goods as well as money and capital between countries. The presence of these foreign capital inflows can indirectly drive the development of the financial sector to grow more advanced and will ultimately spur economic growth. In connection with the flow of foreign capital into quite heavy, it will affect the stability of the Indonesian economy from the aspect of external shocks such as the exchange rate at any time. The purpose of this study was to find out how big the influence of capital inflow on the rupiah, to analyze how the influence of capital inflow shocks to the exchange rate. As well as other macroeconomic variables determine the effect on the movement of the exchange rate. The analytical method used in this research is the analysis method of Vector Auto Regression (VAR), followed by Vector Error Correction Model (VECM). The estimation results VECM model of research shows that the movement of the exchange rate in the short term is significantly influenced by the exchange rate variable itself on the lag first and inflation, while in the long term shows that the variable capital inflow, inflation, GDP, interest rates, and trade openness significantly affect the fluctuation of the exchange rate. Variable capital inflow, inflation, interest rates, and the positive impact of trade openness, causing the exchange rate to depreciate. While the GDP variable negative effect, it will cause the exchange rate to appreciate. Response of the real exchange rate shocks due to capital inflow as well as other macroeconomic variables such as inflation, GDP, interest rates, and trade openness led to real exchange rate fluctuations. The influence of capital inflow shocks affect the fluctuation of the exchange rate in the range of the initial period up to the period of the 17th. FEVD results indicate that the real exchange rate variance explained by the dominant variable shock on the exchange rate and inflation itself until the end of the period. While shocks to the variable capital inflow, as well as macroeconomic variables such as GDP, interest rate and trade openness may explain the lack of real exchange rate because the effect is very small. The advice given author to see the results of this study are: (1) The government should have to limit the amount of capital inflow in Indonesia because of an increase in capital inflow in order to improve the movement of the exchange rate is not effective and only make a small contribution in controlling the movement of the exchange rate rupiah. (2) The Government should undertake appropriate policies in order to increase that occurred in the capital inflow could characterize an increase to the offer of foreign currency coming into the domestic market. Besides the need for handling the exchange rate itself and the management of inflation in Indonesia because of the exchange rate and inflation the previous year had a considerable influence on the stability of the rupiah.

Chapter III

Definition, Function, Purpose, and Types of Debt

A. Definition of Debt

Debt or in this context the country's debt by Act No. 1 of 2004 is an amount of money that must be paid by the central government and / or liabilities of the central government that can be valued in money based on the legislation in force, the agreement, or based on other reasons legitimate , Debt is often a thorny issue in the national scope, as has been ingrained in the minds of the majority of the general public a doctrine that gives a bad signal to the debt, particularly the country's debt. But apparently the debt is one important part in setting fiscal policy (APBN) which is also a PART of a large system called economic management.

The purpose of economic management are:

1. Creating prosperity of the people in the form of:

a. Creation of employment opportunities.

b. Reduce poverty.

c. Menguatkanpertumbuhanekonomi.

2. Creating security.

B. Government in Budget

Budget of the State or commonly abbreviated state budget is the central government's annual financial plan approved by the Council of Representatives (DPR). Budget details the systematic on planned revenue to be received and the value of the maximum ceiling to be spent by the state. Indonesian state budget is still implementing deficit budgeting system. This is why there is a column to fill the funding in the state budget revenues from financing (net) needed to cover the lack of state revenue. To cover the revenue shortfall that country a lot of ways you can choose from the many options such as a sale of assets, debts and others. But of all the debt (regardless of type) is the instrument most frequently used by the government in the implementation of the budget, as it has a level of risk that can be controlled, high degree of flexibility (in terms of time, type and source), and a very large capacity.

C. Functions of Government

The function of the country's debt will be:

1. Cover Budget Deficit

2. The offsetting of cash on short-term cash needs in the implementation of expenditure that can not be postponed

3. The solution in the government debt portfolio management is certainly intended to reduce the burden of debt to finance spending in the budget in subsequent years

Of these functions, it can be concluded that the debt is a way to solve the problem without causing new problems. However, this definition can only be justified if the debt can be well managed in accordance with a predetermined plan.

D. Interest Debt Management

Long-Term Goals:

1. Securing the state budget through debt financing requirements with minimal cost on the level of risk control that fiscal sustainability can be maintained

2. Support efforts to create a market of state securities (SBN) deep, active and liquid

Short Term Objectives:

Ensuring the availability of funds to cover the deficit and debt principal repayment obligations in a timely and efficient

E. Types of Debt

Loan. There are two types of loans, namely:

1. Foreign Debt

May come from the World Bank, Asian Development Bank, Islamic Development Bank and bilateral creditors (Japan, Germany, France etc.), as well as the Export Credits. Foreign loans are divided into two types, namely:

a. Loan Program:

For budget support and disbursements associated with the fulfillment of the Policy Matrix in the field of activities to achieve the MDGs (poverty alleviation, education, eradication of corruption), community development, policy related to climate change and infrastructure. change and infrastructure.

b. Loan Project:

To finance infrastructure projects in various sectors (transport, energy, etc.); projects for poverty reduction (PNPM).

2. Loans of Interior

a. Government Regulation (PP) No .: 54 Year 2008 on Procedures for Procurement and Subsidiary Loan Home Affairs by the Government;

b. Derived from the State Owned Enterprises (SOEs); Local Government and Regional Company;

c. To finance its activities in order to empower the domestic industry and the development of infrastructure for public services; investment activities that generate revenue.

Government Securities (SBN) in Rupiah and foreign currency, tradable and non-tradable, fixed & variable:

1. Government Securities (SUN)

       a. Treasury Bills (T-Bills / T-Bills): Short-term securities (s.d. 12bln);

       b. Treasury Bond (> 1 yr)

1) Coupon Bond

a) Tradable: ORI, FR / VR bond, global bond

b) Non-tradable: SRBI for BLBI, and Securities / SU to BI for restructuring and bank restructuring

2) Zero coupon

2. Shariah Securities (SBSN) / Sukuk in Rupiah and foreign currencies with various structures, such as Ijarah, Musharaka, Istisna etc.

a. SBSN short term (Islamic T-Bills); SBSN Ritail (Sukri);

b. SBSN long term (IFR / Ijarah Fixed Rate; Global Sukuk; SDHI / Sukuk Fund Haji Indonesia).

https://shareshareilmu.wordpress.com/2012/09/18/pengertian-fungsi-tujuan-dan-jenis-jenis-utang-negara/

Analysis:

Information about the main factors that cause the increase in the inflation rate is very necessary before the government takes appropriate policies to curb inflation are exaggerated in order to create economic stability.

Artikel Dan Analisis

OTONOMI DAERAH

Indonesian Increasingly Prepared to Face Pressure

The improvement of Indonesia's resilience, among other things, is reflected in the Fragile State Index (FSI). In the analysis of the FSI trends 2005-2014, Indonesia is categorized as a country that has made significant improvement.

Indonesia's index improved from 89.2 in 2005 to 76.8 in 2014, and reached 75 in 2015. The smaller the index, the more a country is able to withstand pressure that could make it collapse.

In 2005, Indonesia was only a point below the category "red" or "alert". Now, with its present scores, Indonesia falls into the category "yellow-orange" or "warning". In order to be able to enter into "stable" or "green" category, Indonesia needs to have a score in the 59.9-30 range.
Several other indexes also indicate there has been improvement in the country's development. Although the nation's human development index continues to improve, Indonesian is still ranked 111th out of 188 countries, while on the index of corruption perception, Indonesia is ranked 88th out of 168 countries. Commenting on those trends, a number of Indonesian researchers and observers both at home and abroad who were contacted separately shared the same opinion that the economic, social and political condition in Indonesia has improved in the last 10 years.
However, Indonesia should not be complacent, because the future challenges will be even greater. Without undertaking serious political and economic reform, Indonesia will face difficulties in rising above the ranks of the middle-bracket nations. In fact, it is not impossible that Indonesia might "slip" into becoming a "failed" country.
              "In the last 10 years, Indonesia has provided direct democracy to its people. At the same time, there has been an impressive decline in poverty," said Mascon C. Hoadley, Professor Emeritus of the History of Southeast Asia and Indonesia from Lund University when contacted in Sweden.
But, Manson warned that Indonesia remained vulnerable to international economic shocks.
Imanuddin Abdullah, a researcher at the Institute for Development of Economics and Finance, said although the economic indicators generally showed an improvement, the Gini ratio had continued to decline over the last decade, meaning that income inequality is widening.
"Indonesian economic growth is high, but it has a negative quality. Economic growth has not had a major impact on people's welfare, as the sectors that have grown have low job absorption, he said. 

Institutional reform

Researcher at the Centre for Strategic and International Studies, J Kristiadi is optimistic that Indonesia will be able to avoid entering the failed state category. Indonesia has successfully organized thousands of regional elections since 2015, which have been carried out with relative safety.
In addition, there is a now a large civil society and media sector that oversees the government. However, he added, Indonesia needed to continue political and economic reform in order to be able to avoid becoming a failed state.
Mason said Indonesia needed a more functional central government, one that could coordinate the use public funds so get maximal public services from a limited amount of money. He also noted the importance of regional autonomy reform to improve the efficiency and effectiveness of government programs.

Deterioration of  tolerance

Besides giving cause for optimism, the 10-year trends of the FSI also provide a serious warning as Indonesia's score on sectarian violence has continued to get worse. The sectarian violence index includes, among other things, discrimination, powerlessness, ethnic and communal violence and violence in the name of religion.
Antje Missbach, Indonesia researcher at the School of Social Sciences, Monash University, Australia, said she was concerned with the declining sectarian violence index, saying that it threatened the identity of Indonesia as a country of tolerance and social cohesion.
"Lately, we have witnessed an alarming change in terms of intolerance. Religious discrimination that has manifested itself as physical violence and the expulsion of people from their hometowns, "said Antje. 

Analisies :

In 2005, Indonesia was only a point below the category "red" or "alert". Now, with its present scores, Indonesia falls into the category "yellow-orange" or "warning". In order to be able to enter into "stable" or "green" category, Indonesia needs to have a score in the 59.9-30 range.

Several other indexes also indicate there has been improvement in the country's development. Although the nation's human development index continues to improve, Indonesian is still ranked 111th out of 188 countries, while on the index of corruption perception, Indonesia is ranked 88th out of 168 countries.

Commenting on those trends, a number of Indonesian researchers and observers both at home and abroad who were contacted separately shared the same opinion that the economic, social and political condition in Indonesia has improved in the last 10 years.

Referensi

http://print.kompas.com/baca/2016/02/29/Indonesia-more-prepared-to-face-pressure

 OTONOMI DAERAH

Indonesian Increasingly Prepared to Face Pressure

The improvement of Indonesia's resilience, among other things, is reflected in the Fragile State Index (FSI). In the analysis of the FSI trends 2005-2014, Indonesia is categorized as a country that has made significant improvement.

Indonesia's index improved from 89.2 in 2005 to 76.8 in 2014, and reached 75 in 2015. The smaller the index, the more a country is able to withstand pressure that could make it collapse.

In 2005, Indonesia was only a point below the category "red" or "alert". Now, with its present scores, Indonesia falls into the category "yellow-orange" or "warning". In order to be able to enter into "stable" or "green" category, Indonesia needs to have a score in the 59.9-30 range.
Several other indexes also indicate there has been improvement in the country's development. Although the nation's human development index continues to improve, Indonesian is still ranked 111th out of 188 countries, while on the index of corruption perception, Indonesia is ranked 88th out of 168 countries. Commenting on those trends, a number of Indonesian researchers and observers both at home and abroad who were contacted separately shared the same opinion that the economic, social and political condition in Indonesia has improved in the last 10 years.
However, Indonesia should not be complacent, because the future challenges will be even greater. Without undertaking serious political and economic reform, Indonesia will face difficulties in rising above the ranks of the middle-bracket nations. In fact, it is not impossible that Indonesia might "slip" into becoming a "failed" country.
              "In the last 10 years, Indonesia has provided direct democracy to its people. At the same time, there has been an impressive decline in poverty," said Mascon C. Hoadley, Professor Emeritus of the History of Southeast Asia and Indonesia from Lund University when contacted in Sweden.
But, Manson warned that Indonesia remained vulnerable to international economic shocks.
Imanuddin Abdullah, a researcher at the Institute for Development of Economics and Finance, said although the economic indicators generally showed an improvement, the Gini ratio had continued to decline over the last decade, meaning that income inequality is widening.
"Indonesian economic growth is high, but it has a negative quality. Economic growth has not had a major impact on people's welfare, as the sectors that have grown have low job absorption, he said. 

Institutional reform

          Researcher at the Centre for Strategic and International Studies, J Kristiadi is optimistic that Indonesia will be able to avoid entering the failed state category. Indonesia has successfully organized thousands of regional elections since 2015, which have been carried out with relative safety.
In addition, there is a now a large civil society and media sector that oversees the government. However, he added, Indonesia needed to continue political and economic reform in order to be able to avoid becoming a failed state.
Mason said Indonesia needed a more functional central government, one that could coordinate the use public funds so get maximal public services from a limited amount of money. He also noted the importance of regional autonomy reform to improve the efficiency and effectiveness of government programs.

Deterioration of  tolerance

           Besides giving cause for optimism, the 10-year trends of the FSI also provide a serious warning as Indonesia's score on sectarian violence has continued to get worse. The sectarian violence index includes, among other things, discrimination, powerlessness, ethnic and communal violence and violence in the name of religion.
Antje Missbach, Indonesia researcher at the School of Social Sciences, Monash University, Australia, said she was concerned with the declining sectarian violence index, saying that it threatened the identity of Indonesia as a country of tolerance and social cohesion.
"Lately, we have witnessed an alarming change in terms of intolerance. Religious discrimination that has manifested itself as physical violence and the expulsion of people from their hometowns, "said Antje. 

Analisies :

          In 2005, Indonesia was only a point below the category "red" or "alert". Now, with its present scores, Indonesia falls into the category "yellow-orange" or "warning". In order to be able to enter into "stable" or "green" category, Indonesia needs to have a score in the 59.9-30 range.

Several other indexes also indicate there has been improvement in the country's development. Although the nation's human development index continues to improve, Indonesian is still ranked 111th out of 188 countries, while on the index of corruption perception, Indonesia is ranked 88th out of 168 countries.

Commenting on those trends, a number of Indonesian researchers and observers both at home and abroad who were contacted separately shared the same opinion that the economic, social and political condition in Indonesia has improved in the last 10 years.

Referensi

http://print.kompas.com/baca/2016/02/29/Indonesia-more-prepared-to-face-pressure

Pembangunan Ekonomi Daerah & Otonomi Daerah

1. Undang-Undang Otonomi Daerah

        Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Menurut pasal 1ayat (1) UUD 1945 Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Republik adalahsebuah negara dimana tampuk pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan dan dipimpin ataudikepali oleh seorang presiden. Negara Kesatuan Republik Indonesia memilih cara desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya bukan sentralisasi. Desentralisasi sebenarnyaadalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di defenisikan sebagai penyerahan kewenangan. Desentralisasisebenarnya juga dapat di artikan sebagai pengalihan tanggung jawab, kewenangan dan sumber-sumber daya (dana, manusia dll) dari pemerintahan pusat ke pemerintah daerah. Dasar pemikiran yang membelatar belakangi adalah keinginan untuk memindahkan pengambilan keputusan untuk lebih dekat dengan mereka yang merasakan langsung pengaruh program dan pelayanan yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah. Sedangkan sentralisasi yaitu seluruh wewenang terpusat pada pemerintahan pusat. Daerah tinggal menunggu  intruksi dari pusat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan menurut UU.

Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yaitu:

1. Nilai Unitaris, yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara ("Eenheidstaat"), yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan

2. Nilai dasar Desentralisasi Teritorial, dari isi dan jiwa pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya sebagaimana tersebut di atas maka jelaslah bahwa Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan.

      Menurut undang-undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, daerah yang bersifat otonom atau daerah otonom, meliputi 3 daerah, yaitu;
1. Daerah propinsi,
2. Daerah kabupaten
3. Daerah kota.
      Di daerah otonom dibentuk pemerintahan daerah, yaitu penyelenggaraan pemerintah daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi. Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah.

Setiap daerah dipimpin oleh kepala daerah sebagai kepala eksekutif yang dibantu oleh seorang wakil kepala daerah. Kepala daerah propinsi adalah Gubernur. Kepala daerah kabupaten adalahBupati, sedangkan kepala daerah kota adalah walikota. Adapunperangkat daerah otonom terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, Dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Selain asas desentralisasi, daerah otonom dalam hal ini daerah propinsi menganut pula asas Dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi yaitu asas yang menyatakan adanya pelimpahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal diwilayah tertentu.

Beberapa aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah :
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
6. Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No. 5 Tahun 1974 ini juga meletakkan dasar-dasar sistem hubungan pusat-daerah yang dirangkum dalam tiga prinsip:

1. Desentralisasi, penyerahan urusan pemerintah dari Pemerintah atau Daerah tingkat atasnya kepada Daerah menjadi urusan rumah tangganya

2. Dekonsentrasi, pelimpahan wewenang dari Pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada Pejabat-pejabat di daerah, dan

3. Tugas Pembantuan (medebewind), tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.

Kewenangan daerah otonomi sangat luas, pemerintah daerah berwenang mengurus sendiri kepentingan masyarakat. Urusan itu meliputi berbagai bidang. Misalnya :
a. Pendidikan             d. Pertanian
b. Kesejahteraan        e. Kesehatan
c. Perumahan             f. Perdagangan

Pemerintah pusatanya menangani 6 urusan saja, yaitu:
1. Politik luar negri
2. Pertahanan
3. Keamanan
4. Yustisi
5. Moneter dan Fisikal Nasional
6. Agama

Dampak Positif

Dampak positif otonomi daerah adalah bahwa dengan otonomi daerah makapemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokalyang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yangberada di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkanpemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata. Dengan melakukan otonomi daerah maka kebijakan-kebijakanpemerintah akan lebih tepat sasaran, hal tersebut dikarenakanpemerintah daerah cenderung lebih menegerti keadaan dan situasi daerahnya, serta potensi-potensi yang ada di daerahnya daripada pemerintah pusat. Contoh di Maluku dan Papua program beras miskin yang dicanangkan pemerintah pusat tidak begitu efektif, hal tersebut karena sebagian penduduk disana tidak bisa menkonsumsi beras, mereka biasa menkonsumsi sagu, maka pemeritah disana hanya mempergunakan dana beras miskin tersebut untuk membagikan sayur, umbi, dan makanan yang biasa dikonsumsi masyarakat. Selain itu, denga system otonomi daerah pemerintah akan lebih cepat mengambil kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu saa titu, tanpa harus melewati prosedur di tingkat pusat.

Dampak Negatif

Dampak negatif dari otonomi daerah adalah adanya kesempatan bagi oknum-oknum di pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugika Negara dan rakyat sepertikorupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu terkadang ada kebijakan-kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi Negara yang dapat menimbulkan pertentangan antar daerah satu dengan daerah tetangganya, atau bahkan daerah dengan Negara, seperti contoh pelaksanaan Undang-undang Anti Pornografi ditingkat daerah. Hal tersebut dikarenakan dengan system otonomi daerah maka pemerintah pusat akan lebih susah mengawasi jalannya pemerintahan di daerah, selain itu karena memang dengan sistem otonomi daerah membuat peranan pemeritah pusat tidak begitu berarti.

SUMBER : http://arifmunandar.yu.tl/otonomi-daerah-indonesia.xhtml

Tugas Minggu Ke-1

   Nama Kelompok :                                  Rido Haritsyah ( 25215934 )

Rusdi Rasyidi ( 26215304 )
       Aditya Hermawan ( 20215181 )

      1 .      Pengertian sistem :

-        Perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas

-        susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya

     metode

-        sistem pada dasarnya adalah suatu “organisasi besar” yang menjalin berbagai suvjek (atau objek) serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. 

     

2.     Sistem ekonomi :

Pengertian Sistem Perekonomian

-         Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan dari suatu negara untuk membuat sumber dayayang dimilikinya berjalan dengan baik kepada suatu individu maupun organisasi di negara tersebut.Perbedaan yang terdapat antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah.Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi yang satu dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrimtersebutSelain faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi. Sebuah perekonomian terencana (planned economies) memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi. Sementara pada perekonomian pasar (market economic), pasar lah yang mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi barang dan jasa melalui penawaran dan permintaan

https://www.academia.edu/8587713/SISTEM_PEREKONOMIAN_INDONESIA_DAN_DUNIA