ARTIKEL PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Oleh : Aditya Hermawan

Mahasiswa Prodi Akuntansi, Universitas Gunadarma

Email : Adityahermawan6690@gmail.com

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

BAB I

                                                              PENDAHULUAN

1.1.            Latar Belakang Masalah

Pemutusan Hubungan Kerja merupakan suatu hal yang pada beberapa tahun yang lalu merupakan suatu kegiatan yang sangat ditakuti oleh karyawan yang masih aktif bekerja. Hal ini dikarenakan kondisi kehidupan politik yang goyah, kemudian disusul dengan carut marutnya kondisi perekonomian yang berdampak pada banyak industri yang harus gulung tikar, dan tentu saja berdampak pada pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan sangat tidak terencana. Kondisi inilah yang menyebabkan orang yang bekerja pada setiap waktu selalu dibayangi kekhawatiran dan kecemasan, kapan giliran dirinya diberhentikan dari pekerjaan yang menjadi penopang hidup keluarganya. sebagai perpisahan antara perusahaan dan pekerja, perpindahan tenaga kerja dari dan ke perusahaan lainnya atau berhentinya karyawan dari perusahaan yang mengupahnya dengan berbagai alasan.

1.2.            Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan artikel ini adalah :

1.      Bagaimana proses pemberhentian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)  kepada karyawan ?

2.      Apa pengaruh karyawan setelah dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)?

1.3.            Tujuan Artikel

Adapun tujuan dalam penulisan artikel ini adalah :

1.      Untuk mengetahui proses pemberhentian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

2.      Untuk mengetahui pengaruh karyawan setelah dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

1.4.            Manfaat Artikel

            Adapun manfaat dalam penulisan artikel ini adalah :

1.      Manfaat Bagi Akademis

Pada dasarnya penelitian ini dapat menjadi sarana ilmiah bagi bahan referensi untuk menyumbangkan wawasan dan pengetahuan akademik terutama dalam memahami dan menjelaskan hak dan kewajiban yang berlaku bagi pekerja.

                  2.   Manfaat Praktis

Manfaat dari segi sosial Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pembaca sebagai salah satu sumber informasi yuridis tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.            Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang penulis baca untuk dijadikan referensi.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Kesimpulan
1.	Siti Aisyah (2016)	PENGARUH KEBIJAKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP MOTIVASI KERJA DAN DISIPLIN KERJA PADA KARYAWAN	Terdapat pengaruh signifikan antara kebijakan pemutusan hubungan kerja dengan disiplin kerja karyawan. Artinya, semakin tinggi tingkat kebijakan pemutusan hubungan kerja maka semakin tinggi pula disiplin kerja karyawan
2.	NIKODEMUS MARINGAN. (2015)	TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN	Pelaksanaan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan harus sesuai dengan undang- undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mennyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja dilakukan dalam beberapa proses yaitu mengadakan musyawarah antara karyawan dengan perusahaan, bila menemui jalan buntu maka jalan terakhir adalah melalui pengadilan untuk memutuskan perkara.
3.	Sudibyo Aji Narendra Buwana Mario Septian Adi Putra	IMPLEMENTASI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) TERHADAP PEKERJA STATUS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) PADA PT X DI KOTA MALANG	Faktor penyebab adanya pekerja yang tidak memiliki perjanjian kerja secara tertulis di PT X adalah bahwa pengusaha melakukan perekrutan pekerjanya yang dikontrak melalui perjanjian kerja lisan yang dikarenakan pada saat perekrutan pekerja tersebut direkrut dari warga setempat yang dijadikan sebagai pekerja kasar (misalnya: helper gudang).
4.	Sri Zulhartati	PENGARUH PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP KARYAWAN PERUSAHAAN	Pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja adalh pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan.
5.	Haryanto F. Rosyid	PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA: MASIHKAH MENCEMASKAN?	PHK sebagai manifestasi pensiun yang dilaksanakan pada kondisi tidak normal nampaknya masih merupakan ancaman yang mencemaskan karyawan. Dunia industri negara maju yang masih saja mencari upah buruh yang murah, senantiasa berusaha menempatkan investasinya di negara-negara yang lebih menjanjikan keuntungan yang besar, walaupun harus menutup dan merelokasi atau memindahkan pabriknya ke negara lain. Keadaan ini tentu saja berdampak PHK pada karyawan di negara yang ditinggalkan.
6.	Erni Dwita Silambi	PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DITINJAU DARI SEGI HUKUM ( STUDI KASUS PT.MEDCO LESTARI PAPUA)	Pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan secara mufakat dan serikat pekerja apabila pekerja  yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh (bipartite) apabila gagal maka dapat dilanjutkan dengan cara Tripartite dengan cara salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan seperti Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), kemudian akan ditawarkan penyelesaian secara konsiliasi atau arbitrase tapi apabila dalam 7 hari kerja tidak ada keputusan maka akan dilimpahkan pada mediator.
7.	Budi Santoso	JUSTIFIKASI EFISIENSI SEBAGAI ALASAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA	Pemutusan Hubungan Kerja atas alas an efisiensi di dasarkan dengan syarat adanya kelebihan jumlah pekerja, adanya keterbukaan informasi, adanya upaya pencegahan ada tidak terjadinya PHK dan adanya musyawarah dengan perwakilan pekerja serta dilandasi oleh iktikad baik.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1.            Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Menurut  Undang-undang No.13 Tahun 2003 mengartikan bahwa Pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang  mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antar pekerja dan pengusaha. Sedangkan menurut Moekijat mengartikan bahwa  Pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerjas seseorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan. Berdasarkan ketentuan UU Ketengakerjaan tersebut, maka dapat dipahami bahwa PHK merupakan opsi terakhir dalam penyelamatan sebuah perusahaan. UU Ketenagakerjaan sendiri mengatur bahwa perusahaan tidak boleh seenakanya saja memPHK karyawannya, terkecuali karyawan/pekerja yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran berat dan dinyatakan oleh pengadilan bahwa sipekerja dimaksud telah melakukan kesalahan berat yang mana putusan pengadilan dimaksud telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

3.2.            Sebab – Sebab timbulnya PHK

Ada tiga penyebab yang mengakibatkan tirnbuInya pemberhentian personal dari hubungan kerja, yakni :

1.      Pengunduran Diri Secara Baik-Baik Atas Kemauan Sendiri

Bagi pekerja yang mengundurkan diri secara baik-baik tidak berhak mendapat uang pesangon sesuai ketentuan pasal 156 ayat 2. Yang bersangkutan juga tidak berhak mendapatkan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal 156 ayat 3 tetapi berhak mendapatkan uang penggantian hak mendapatkan 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 4.

2.      Pengunduran Diri Secara Tertulis Atas Kemauan Sendiri

Bagi pekerja kontrak yang mengundurkan diri karena masa kontrak berakhir, maka pekerja tersebut tidak mendapatkan uang pesangon sesuai ketentuan pasal 154 ayat 2 dan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal 156 ayat 3.

3.      Pengunduran Diri Karena Mencapai Usia Pensiun

Mengenai batasan usia pensiun perlu disepakati antara pengusaha dan pekerja dan dituangkan dalam perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan. Batasan usia pensiun yang dimaksud adalah penentuan usia berdasarkan usia kelahiran dan berdasarkan jumlah tahun masa kerja.

.

3.3.            Jenis – Jenis Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

1.      Pemecatan

Pemecatan (discharge) merupakan pemutusan hubungan kerja paling drastis yang dapat dikenakan terhadap karyawan.  Pemecatan hendaknya dilakukan secara adil dalam arti ada alasan cukup untuk memecat dan semua langkah yang nalar diambil untuk menyelamatkan karyawan ybs dan ternyata tidak berhasil.  Pemecatan dapat terjadi atas dasar prestasi yang tidak memuaskan, perilaku yang tidak baik, kurang memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan, atau brubahnya persyaratan pekerjaan.

2.      Resign

Resign adalah pemutusan hubungan kerja yang diawali dari pihak karyawan.  Apabila hal ini terjadi di dalam masa percobaan (probation period), tidak menimbulkan masalah beban kewajiban, baik bagi perusahaan maupun karyawan.  Lain halnya, bila ikatan kerja berdasarkan atas perjanjian (kontrak) tertentu yang memungkinkan pihak perusahaan menuntut ganti rugi biaya-biaya seleksi, pelatihan dan sebagainya.

3.      Pensiun

Pensiun (retirement)  terjadi sebagai suatu pemutusan hubungan kerja bilamana karyawan mencapai umur maksimum dan masa kerja maksimum menurut batas-batas yang ditentukan perusahaan.Perusahaan mempunyai kewajiban berupa pembayaran tunjangan pensiun.

3.4.            Prosedur Pemberhentian Hubungan Kerja

Adapun beberapa cara yang dilakukan dalam proses pemberhentian karyawan :

1.      Bila kehendak perusahaan dengan berbagai alasan untuk memberhentikan dari pekerjaannya perlu ditempuh terlebih dahulu

·         adakan musyawarah antara karyawan dengan perusahaan,

·         Bila musyawarah menemui jalan buntu maka jalan terakhir adalah melalui pengadilan atau instansi yang berwenang memutuskan perkara.

2.      Bagi karyawan yang melakukan pelanggaran berat dapat langsung diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut tanpa meminta ijin lebih dahulu kepada Dinas terkait tau berwenang.

3.      Bagi karyawan yang akan pensiun, dapat diajukan sesuai dengan peraturan. Demikian pula terhadap karyawan yang akan mengundurkan diri atau atas kehendak karyawan diatur atas sesuai dengan paraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

3.5.            Mengapa PHK dilakukan

PHK dilakukan karena:

1.      Karena Perusahaan Tutup Atau Karena Merosotnya pendapatan perusahaan.

Menurut UU Ketenagakerjaan, perusahaan bisa dikatakan tutup jika mengalami kerugian selama dua tahun berdasarkan laporan atau audit akuntan publik.

2.      Karena Penggabungan Perusahaan

Jika pada perusahaan terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan, maka perusahaan dapat melakukan PHK kepada karyawan seandainya dibutuhkan perampingan karyawan atau ada beberapa posisi yang tidak dibutuhkan lagi.

3.      Perusahaan Melakukan Efisiensi

Jika perusahaan bermaksud melakukan efisiensi   untuk kemajuan perusahaan, maka PHK bisa dilakukan namun disertai dengan pembayaran kompensasi untuk karyawannya.

3.6.            Hak – Hak karyawan setelah pemberhentian

Karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena perusahaan mengalami kepailitan Mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh pihak perusahaan. Hal ini berdasarkan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan karena perusahaan pailit dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

3.7.            Konsekuensi Pemutusan Hubungan Kerja

Pemutusan hubungan kerja bagi perusahaan akan menimbulkan resiko yang merugikan bagi pengusaha dan pekerja. Resiko bagi perusahaan tersebut antara lain:

1.      Melepas karyawan yang sudah berpengalaman dan setia.

2.      Terhentinya produksi sementara dengan adanya pemutusan hubungan kerja.

3.      Harus mencari penggantinya dengan karyawan yang baru.

4.      Perlu biaya yang besar untuk merekrut.

5.      Hasil kerja karyawan pengganti belum tentu sebaik karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja.

3.8.            Macam konpensasi bagi Pensiunan

1.      Kompensasi finansial secara langsung berupa; bayaran pokok (gaji dan upah), bayaran prestasi, bayaran insentif (bonus, komisi, pembagian laba/keuntungan dan opsi saham) dan bayaran tertangguh (program tabungan dan anuitas pembelian saham)Imbalan Intrinsik

2.      Kompensasi finansial tidak langsung berupa; program-program proteksi (asuransi  kesehatan, asuransi jiwa, pensiun, asuransi tenaga kerja), bayaran diluar jam kerja (liburan, hari besar, cuti tahunan dan cuti hamil) dan fasilitas-fasilitas seperti kendaran,ruang kantor dan tempat parkir.

3.      Kompensasi non financial, berupa pekerjaan (tugas-tugas yang menarik, tantangan, tanggung jawab, pengakuan dan  rasa pencapaian). Lingkungan kerja (kebijakan-kebijakan yang sehat, supervise yang kompoten, kerabat yang menyenangkan, lingkungan kerja yang nyaman).

BAB IV

KESIMPULAN

            Pelaksanaan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan harus sesuai dengan undang- undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mennyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja dilakukan dalam beberapa proses yaitu mengadakan musyawarah antara karyawan dengan perusahaan, bila menemui jalan buntu maka jalan terakhir adalah melalui pengadilan untuk memutuskan perkara. Penyebab PHK ada 3 yaitu Pemecatan,Pensiun dan Resign. PHK yang dilakukan karena, perusahaan tutup atau merosotnya pendapatan perusahaan, karena penggabungan perusahaan serta perusahaan melakukan efisiensi. Dan yang terakhir adalah konsekuensi Pemutusan Hubungan Kerja antara lain melepas karyawan yang sudah berpengalaman dan setia, terhentinya produksi sementara dengan adanya pemutusan hubungan kerja, harus mencari penggantinya dengan karyawan yang baru, perlu biaya yang besar untuk merekrut dan hasil kerja karyawan pengganti belum tentu sebaik karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Siti Aisyah (2016), Pengaruh Kebijakan Petusan Hubungan Kerja Tehadap Motivasi Kerja
                  Dan Disiplin Kerja Pada Karyawan

Nikodemus Maringan (2015), Tinjauan Puridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (phk)

                Secara Sepihak Oleh Perusahaan Penurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003

               Tentang Ketenagakerjaan.

Sudibyo Aji Narendra Buwana Mario Septian Adi Putra, Implementasi Pemutusan Hubungan  
              Kerja (phk) Terhadap Pekerja Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (pkwt) Pada PT  
             x di  Kota Malang.

Sri Zulhartati, Pengaruh Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Karyawan Perusahaan

Haryanto F. Rosyid, Pemutusan Hubungan Kerja Masihkah Mencemaskan?

Erni Dwita Silambi (2018), Pemutusan Hubungan Kerja Ditinjau Dari Segi Hukum ( Studi  
             Kasus PT.Medco Lestari Papua)

Budi Santoso (2012), Justifikasi Efisiensi Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja,

            Universitas Brawijaya Malang.