ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI 1

HUKUM DALAM EKONOMI

1. PENGERTIAN HUKUM

     Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.
Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu setiap masyarat berhak untuk memperoleh pembelaan didepan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi untuk orang yang melanggar hukum.

Hukum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

·         Hukum berdasarkan Bentuknya: Hukum tertulis dan Hukum tidak tertulis.

·         Hukum berdasarkan Wilayah berlakunya: Hukum local, Hukum nasional dan Hukum Internasional.

·         Hukum berdasarkan Fungsinya: Hukum Materil dan Hukum Formal.

·         Hukum berdasarkan Waktunya: Ius Constitutum, Ius Constituendum, Lex naturalis/ Hukum Alam.

·         Hukum Berdasarkan Isinya: Hukum Publik, Hukum Antar waktu dan Hukum Private. Hukum Publik sendiri dibagi menjadi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana dan Hukum Acara. Sedangkan Hukum Privat dibagi menjadi Hukum Pribadi, Hukum Keluarga, Hukum Kekayaan, dan Hukum Waris.

·         Hukum  Berdasarkan Pribadi: Hukum satu golongan, Hukum semua golongan dan Hukum Antar golongan.

·         Hukum Berdasarkan Wujudnya: Hukum Obyektif dan Hukum Subyektif.

·         Hukum Berdasarkan Sifatnya: Hukum yang memaksa dan Hukum yang mengatur.
Demikian yang dapat saya sampaikan tentang Pengertian Hukum semoga informasi diatas dapat bermanfaat.

2. PENGERTIAN HUKUM EKONOMI

Hukum Ekonomi Menurut Para Pakar, sebagai berikut :

1. ·         Pengertian Hukum Ekonomi menurut pendapat Sunaryati Hartono adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi di Indonesia.
2. ·         Menurut Soedarto, Pengertian Hukum Ekonomi ialah keseluruhan peraturan, khususnya yang telah dibuat oleh pemerintah atau badan pemerintah, baik itu secara langsung maupun tidak langsung bertujuan untuk mempengaruhi perbandingan ekonomi di pasar-pasar, yang terwujud dalam perundangan perekonomian. Dalam perundangan itu diatur kehidupan ekonomi dari negara termasuk rakyatnya.
3. ·         Rochmat Soemitro mengungkapkan bahwa Pengertian Hukum Ekonomi merupakan sebagian dari keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan.

Dari berbagai pengertian hukum ekonomi yang telah disampaikan oleh pakar tersebut, bisa disimpulkan jika inti dari hukum ekonomi ini ialah seluruh kaidah hukum yang mempengaruhi dan mengatur segala hal yang mempunyai keterkaitan dengan kehidupan perekonomian nasional sebuah negara, entah kaidah hukum yang sifatnya privat, ataupun publik, secara tertulis atau pun tidak tertulis. Semua aturan ini akan mengatur berbagai kehidupan dan kegiatan perekonomian nasional negara. Munculnya hukum ekonomi ini dipicu semakin pesatnya pertumbuhan serta perkembangan perekonomian nasional dan internasional. Di dalam hal ini, hukum memiliki fungsi untuk membatasi serta mengatur berbagai macam kegiatan ekonomi dengan harapan agar pembangunan perekonomian tidak mengabaikan kepentingan atau pun hak yang dimiliki oleh masyarakat.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi kesejahteraan, dalam hal ini pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hak serta kepentingan masyarakat. Pada umumnya ini di tuangkan di dalam bentuk hukum secara formal. Hukum formal inilah yang nantinya akan mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai di dalam pembangunan ekonomi. Dengan cara tersebut, berbagai macam kegiatan ekonomi akan diatur dalam hukum formal sebagai alat untuk merealisasikan kebijaksanaan pembangunan ekonomi.

Macam-Macam Hukum Ekonomi :

• ·         Pengertian hukum ekonomi syariah, ialah hukum ekonomis yang secara Islam di gali dari berbagai macam sistem ekonomi Islam. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan fiqih yang berkembang di kehidupan masyarakat. Terlaksananya sistem ekonomi ini membutuhkan aturan atau hukum untuk menciptakan ketertiban serta menyelesaikan berbagai macam masalah sengketa yang nantinya terjadi saat interaksi ekonomi. Produk hukum ekonomi syariah ini secara konkret berada di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari pengajuan fatwa dari Dewan Syariah Nasional, yakni sebagai hukum materil di ekonomi syariah.
  
•       Pengertian Hukum Ekonomi Internasional dan Perannya, Beberapa tokoh memang sempat mengemukakan pengertian hukum ekonomi berlingkup Internasional. Tokoh pertama yang mengemukakan pendapatnya ialah Verloren Van Themaat. Ia menyatakan bahwa hukum ekonomi Internasional bisa di jelaskan sebagai seluruh rangkaian dari norma hukum Internasional yang berkaitan dengan hukum ekonomi Internasional. Ada pula Louis Henkin. Beliau menjelaskan jika hukum ekonomi Internasional ialah pengatur transisi ekonomi yang melintasi batas negara atau pun mempunyai implikasi lebih dari satu negara seperti melibatkan perpindahan dana, orang-orang, barang, hingga pesawat udara. Ketiga ialah J.H Jackson. Ia berpendapat jika hukum ekonomi Internasional ialah hukum yang memiliki subyek hukum yang terdiri dari elemen internasional serta ekonomi di dalam sebuah hubungan integral dan tidak memerlukan batasan yang jelas dari hukum internasional dan hukum publik internasional.

3. Pengertian Subyek Hukum dan Objek Hukum

1. SUBJEK HUKUM

       Subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dalam hukum.

Jadi subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban., maka ia memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum.

Yang dapat dikategorikan sebagai Subjek Hukum adalah:

•     Manusia/orang (Natuurlijk persoon) dan
•     Badan Hukum (Rechts persoon)

1. Subjek Hukum Manusia/orang
    Adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Pada prinsipnya orang sebagai subjek hukum dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia. Pengecualiannya ialah bahwa menurut pasal 2 KUH Perdata bagi yang masih dalam kandungan ibunya dianggap telah lahir bila kepentingannya menghendaki. Tetapi bila bayi itu lahir dalam keadaan mati dianggap tidak pernah ada, maka ia bukan subjek hukum.

Ada juga golongan manusia yang tidak dapat menjadi subjek hukum, karena tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum (Personae miserabile) yaitu :

1.    Anak yang masih dibawah umur, belum dewasa dan belum menikah.

2.    Orang yang berada dalam pengampuan (curatele) yaitu orang yang sakit ingatan, pemabuk, Pemboros, dan Isteri yang tunduk pada pasal 110 KUHPer, yg sudah dicabut oleh SEMA No.3/1963

Kriteria dewasa seseorang berbeda beda, sesuai dengan hukum yang mengaturnya.

§  Menurut hukum perdata barat
§  Dewasa untuk pria adalah 18 tahun§  Dewasa untuk wanita adalah 15 tahun

§  Menurut Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
§  Dewasa untuk pria adalah 19 tahun
§  Dewasa untuk wanita adalah 16 tahun
Ketentuan dewasa menurut kedua hukum tersebut diatas adalah dewasa sebagai syarat untuk melakukan pernikahan.
§  Menurut hukum pidana seseorang dikatakan dewasa apabila ia telah mencapai umur 16 tahun baik pria maupun wanita.
§  Menurut hukum adat seseorang dikatakan dewasa apabila ia telah kuat gawe atau telah mampu mencari nafkah sendiri.
§  Menurut hukum islam 
§  Deawasa untuk pria apabila ia telah mimpi indah
§  Dewasa untuk wanita apabila ia telah haid

2. Subjek Hukum Badan Hukum

Adalah suatu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu.

Sebagai subjek hukum, badan hukum mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum yaitu :

1.    Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya

2.    Hak dan Kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya.

Badan hukum (rechts persoon) merupakan badan-badan perkumpulan yakni orang-orang (persoon) yang diciptakan oleh hukum. Badan hukum sebagai subyek hukum dapat bertindak hukum (melakukan perbuatan hukum) seperti manusia dengan demikian, badan hukum sebagai pembawa hak dan tidak berjiwa dapat melalukan sebagai pembawa hak manusia seperti dapat melakukan persetujuan-persetujuan dan memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya, oleh karena itu badan hukum dapat bertindak dengan perantara pengurus-pengurusnya.

Badan hukum terbagi atas 2 macam yaitu :

1.       Badan Hukum Privat (Privat Recths Persoon)

2.       Badan Hukum Privat (Privat Recths Persoon) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan banyak orang di dalam badan hukum itu.

Dengan demikian, badan hukum itu merupakan badan swasta yang didirikan orang untuk tujuan tertentu, yakni mencari keuntungan, social, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan lain-lainnya menurut hukum yang berlaku secara sah. Contohnya : PT, Koperasi,  Yayasan

3.       Badan Hukum Publik (Publiek Rechts Persoon)

Badan Hukum Publik (Publiek Rechts Persoon) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan publik untuk yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya. Contohnya : Negara atau Instansi pemerintah

Ada empat teori yg digunakan sebagai syarat badan hukum untuk menjadi subyek hukum,Yaitu :

Ø  Teori Fictie

Ø  Teori Kekayaan Bertujuan

Ø  Teori Pemilikan          

Ø  Teori Organ

2. OBJEK HUKUM 

Obyek hukum Adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum.

Objek hukum berupa benda atau barang ataupun hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis.

Jenis objek hukum yaitu berdasarkan pasal 503-504 KUH Perdata disebutkan bahwa benda dapat dibagi menjadi 2, yakni benda yang bersifat kebendaan (Materiekegoderen), dan benda yang bersifat tidak kebendaan (Immateriekegoderan).

Berikut ini penjelasannya :

1)      Benda yang bersifat kebendaan (Materiekegoderen)

Benda yang bersifat kebendaan (Materiekegoderen) adalah suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dirasakan dengan panca indera, terdiri dari benda berubah / berwujud. Yang meliputi :

1.    Benda bergerak / tidak tetap, berupa benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan

·         Benda bergerak yang dapat bergerak sendiri ( Hewan)

·         Benda bergeraak yang dapat dipindahkan ( meja, kursi)

·         Benda bergerak karena UU ( hak pakai, bunga yang di janjikan, sero )

2.    Benda tidak bergerak

·         Benda tidak bergerak karena sifatnya ( tanah, rumah )

·         Benda tidak bergerak karena tujuannya ( Gambar, Kaca, alat percetakan yang ditempatkan di gedung)

·         Benda tidak bergerak karena penetapan UU ( hak menumpang, hak usaha )

2       Benda yang bersifat tidak kebendaan (Immateriekegoderen)

Benda yang bersifat tidak kebendaan (Immateriegoderen) adalah suatu benda yang dirasakan oleh panca indera saja (tidak dapat dilihat) dan kemudian dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan, contohnya merk perusahaan, paten, dan ciptaan musik / lagu dll.

4. CONTOH KASUS HUKUM EKONOMI

       Fluktuasi harga cabai rawit yang melonjak hingga melebihi Rp130.000 per kilogram di sejumlah lokasi beberapa waktu lalu dan lalu merosot hingga Rp80.000 per kilogram diharapkan tidak merugikan petani. "Saya harap pemerintah dapat menjaga harga cabai rawit sehingga tidak merugikan petani," kata anggota Komisi IV DPR Rahmad Handoyo, disalin dari Antara.
       Apalagi, menurut politisi PDIP itu, para petani saat ini juga sedang menghadapi sejumlah kondisi seperti cuaca yang kerap tidak bersahabat dengan komoditas cabai. Namun, Rahmad juga mengemukakan bahwa permasalahan fluktuasi harga cabai di Tanah Air juga bukan hanya disebabkan faktor cuaca, tetapi juga akibat rantai distribusi yang kurang efisien.
       Selain itu, ujar dia, pemerintah pada saat ini juga diharapkan dapat lebih mengedukasi masyarakat agar dapat menyukai cabai olahan mengingat kemampuan teknologi dalam pengolahan cabai juga sudah memadai. "Tinggal bagaimana kita agar bisa mengedukasi masyarakat untuk mau membeli dan mengonsumsi cabai olahan," katanya.
       Ia meyakini bila cabai olahan sudah disukai masyarakat, maka tingkat harga cabai di masyarakat juga dapat lebih terkendali. Terlebih pada saat ini, produk impor cabai olahan sudah mulai banyak memasuki pasar sehingga lebih bagus bila hal tersebut diganti oleh cabai olahan produksi domestik atau dalam negeri.
       Sebelumnya, Kementerian Pertanian mencatat penurunan harga cabai rawit merah di sejumlah kabupaten dan pasar induk di Indonesia setelah sebelumnya menembus hingga Rp120 ribu per kilogram pada awal 2017.
       Direktur Jenderal Hortikultura Kementan Spudnik Sujono dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (20/3), mengatakan di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, misalnya, harga cabai rawit merah turun Rp19 ribu/kg dari Rp90 ribu/kg pada 12 Maret menjadi Rp71 ribu/kg pada 19 Maret 2017.
Untuk cabai merah keriting turun sekitar Rp6 ribu/kg dari harga Rp23 ribu/kg di pasar yang sama. Sedangkan cabai merah besar turun Rp2 ribu/kg dari Rp22 ribu/kg dan cabai rawit hijau turun Rp3 ribu/kg dari Rp33 ribu/kg.

SUMBER :

https://bordicamp.wordpress.com/2016/03/20/pengertian-hukum-ekonomi/

http://www.pengertianartidefinisi.com/pengertian-hukum-ekonomi/

http://bloganakjahat.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-subyek-hukum-dan-objek-hukum_13.html

http://www.neraca.co.id/article/82815/agar-fluktuasi-harga-cabai-tak-rugikan-petani-produk-pertanian