Pembangunan Ekonomi Daerah & Otonomi Daerah

1. Undang-Undang Otonomi Daerah

        Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Menurut pasal 1ayat (1) UUD 1945 Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Republik adalahsebuah negara dimana tampuk pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan dan dipimpin ataudikepali oleh seorang presiden. Negara Kesatuan Republik Indonesia memilih cara desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya bukan sentralisasi. Desentralisasi sebenarnyaadalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di defenisikan sebagai penyerahan kewenangan. Desentralisasisebenarnya juga dapat di artikan sebagai pengalihan tanggung jawab, kewenangan dan sumber-sumber daya (dana, manusia dll) dari pemerintahan pusat ke pemerintah daerah. Dasar pemikiran yang membelatar belakangi adalah keinginan untuk memindahkan pengambilan keputusan untuk lebih dekat dengan mereka yang merasakan langsung pengaruh program dan pelayanan yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah. Sedangkan sentralisasi yaitu seluruh wewenang terpusat pada pemerintahan pusat. Daerah tinggal menunggu  intruksi dari pusat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan menurut UU.

Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yaitu:

1. Nilai Unitaris, yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara ("Eenheidstaat"), yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan

2. Nilai dasar Desentralisasi Teritorial, dari isi dan jiwa pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya sebagaimana tersebut di atas maka jelaslah bahwa Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan.

      Menurut undang-undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, daerah yang bersifat otonom atau daerah otonom, meliputi 3 daerah, yaitu;
1. Daerah propinsi,
2. Daerah kabupaten
3. Daerah kota.
      Di daerah otonom dibentuk pemerintahan daerah, yaitu penyelenggaraan pemerintah daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi. Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah.

Setiap daerah dipimpin oleh kepala daerah sebagai kepala eksekutif yang dibantu oleh seorang wakil kepala daerah. Kepala daerah propinsi adalah Gubernur. Kepala daerah kabupaten adalahBupati, sedangkan kepala daerah kota adalah walikota. Adapunperangkat daerah otonom terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, Dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Selain asas desentralisasi, daerah otonom dalam hal ini daerah propinsi menganut pula asas Dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi yaitu asas yang menyatakan adanya pelimpahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal diwilayah tertentu.

Beberapa aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah :
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
6. Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No. 5 Tahun 1974 ini juga meletakkan dasar-dasar sistem hubungan pusat-daerah yang dirangkum dalam tiga prinsip:

1. Desentralisasi, penyerahan urusan pemerintah dari Pemerintah atau Daerah tingkat atasnya kepada Daerah menjadi urusan rumah tangganya

2. Dekonsentrasi, pelimpahan wewenang dari Pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada Pejabat-pejabat di daerah, dan

3. Tugas Pembantuan (medebewind), tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.

Kewenangan daerah otonomi sangat luas, pemerintah daerah berwenang mengurus sendiri kepentingan masyarakat. Urusan itu meliputi berbagai bidang. Misalnya :
a. Pendidikan             d. Pertanian
b. Kesejahteraan        e. Kesehatan
c. Perumahan             f. Perdagangan

Pemerintah pusatanya menangani 6 urusan saja, yaitu:
1. Politik luar negri
2. Pertahanan
3. Keamanan
4. Yustisi
5. Moneter dan Fisikal Nasional
6. Agama

Dampak Positif

Dampak positif otonomi daerah adalah bahwa dengan otonomi daerah makapemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokalyang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yangberada di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkanpemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata. Dengan melakukan otonomi daerah maka kebijakan-kebijakanpemerintah akan lebih tepat sasaran, hal tersebut dikarenakanpemerintah daerah cenderung lebih menegerti keadaan dan situasi daerahnya, serta potensi-potensi yang ada di daerahnya daripada pemerintah pusat. Contoh di Maluku dan Papua program beras miskin yang dicanangkan pemerintah pusat tidak begitu efektif, hal tersebut karena sebagian penduduk disana tidak bisa menkonsumsi beras, mereka biasa menkonsumsi sagu, maka pemeritah disana hanya mempergunakan dana beras miskin tersebut untuk membagikan sayur, umbi, dan makanan yang biasa dikonsumsi masyarakat. Selain itu, denga system otonomi daerah pemerintah akan lebih cepat mengambil kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu saa titu, tanpa harus melewati prosedur di tingkat pusat.

Dampak Negatif

Dampak negatif dari otonomi daerah adalah adanya kesempatan bagi oknum-oknum di pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugika Negara dan rakyat sepertikorupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu terkadang ada kebijakan-kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi Negara yang dapat menimbulkan pertentangan antar daerah satu dengan daerah tetangganya, atau bahkan daerah dengan Negara, seperti contoh pelaksanaan Undang-undang Anti Pornografi ditingkat daerah. Hal tersebut dikarenakan dengan system otonomi daerah maka pemerintah pusat akan lebih susah mengawasi jalannya pemerintahan di daerah, selain itu karena memang dengan sistem otonomi daerah membuat peranan pemeritah pusat tidak begitu berarti.

SUMBER : http://arifmunandar.yu.tl/otonomi-daerah-indonesia.xhtml

2. Perubahan Penerimaan Daerah dan Peranan Pendapatan Asli Daerah

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Sebagaimana halnya dengan negara, maka daerah dimana masing-rnasing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa “Pemerintah daerah berhak dan berwenang menjalankan otonomi, seluas-Iuasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”. (Pasal 10)

            Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan Kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya Pendapatan asli daerah sendiri.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah mengisyaratkan bahwa Pemerintah Daerah dalam  mengurus rumah tangganya sendiri diberikan sumber-sumber pedapatan atau penerimaan keuangan Daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas  pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur.

   Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana datur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu:

1)   Hasil pajak daerah;
      Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah disamping retribusi daerah. Pengertian pajak secara umum telah diajukan oleh para ahli, misalnya Rochmad Sumitro yang merumuskannya  “Pajak lokal atau pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti Provinsi, Kotapraja, Kabupaten, dan sebagainya”.
Dengan demikian ciri-ciri yang menyertai pajak daerah dapat diikhtisarkan seperti berikut:

a)    Pajak daerah berasal dan pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah;
b)   Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang
c)    Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan/atau peraturan hukum d)   Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai perigeluaran daerah sebagai badan hukum publik;

2)   Hasil retribusi daerah;

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi daerah dapat ditetusuri dan pendapat-pendapat para ahli, misalnya Panitia Nasrun merumuskan retribusi daerah (Josef Kaho Riwu, 2005:171) adalah pungutan daerah sebagal pembayaran pemakalan atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau mhlik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah balk Iangsung maupun tidak Iangsung”.

Dari pendapat tersebut di atas dapat diikhtisarkan ciri-ciri  pokok retribusi daerah, yakni:

a)    Retribusi dipungut oleh daerah;b)   Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang Iangsung dapat ditunjuk;c)    Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan daerah

3)   Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri.

Dalam hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu daripada pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Maka sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah disamping tujuan utama untuk mempertinggi produksi, yang kesemua kegiatan usahanya dititkberatkan kearah pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya serta ketentraman dan kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah bersifat professional dan harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum, yakni efisiensi. (Penjelasan atas UU No.5 Tahun 1962)

Berdasarkan ketentuan di atas maka walaupun perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat memberikan kontribusinya hagi pendapatan daerah, tapi sifat utama dan perusahaan daerah bukanlah berorientasi pada profit (keuntungan), akan tetapi justru dalam memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum. Atau dengan perkataan lain, perusahaan daerah menjalankan fungsi ganda yang harus tetap terjainin keseimbangannya, yakni fungsi sosial dan fungsi ekonomi.

Walaupun demikian hal ini tidak berarti bahwa perusahaan daerah tidak dapat memberikan kontribusi maksimal bagi ketangguhan keuangan daerah. Pemenuhan fungsi sosial oleh perusahaan daerah dan keharusan untuk mendapat keuntungan yang memungkmnkan perusahaan daerah dapat memberikan sumbangan bagi pendapatan daerah, bukanlah dua pilihan dikotomis yang saling bertolak belakang. Artinya bahwa pemenuhan fungsi sosial perusahaan daerah dapat berjalan seiring dengan pemenuhan fungsi ekonominya sebagal badan ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan laba/keuntungan.

SUMBER : http://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli-daerah.html

3. Pembangunan Ekonomi Ragional

Pengertian Pembangunan Ekonomi Regional adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sector swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan.

Di dalam  melakukan  pembangunan, setiap Pemerintaah Daerah memerlukan perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya.Seiring dengan semakin pesatnya pembangunan bidang ekonomi, maka terjadi peningkatan permintaan data dan indikator-indikator yang menghendaki ketersediaan data sampai tingkat Kabupaten/Kota. Data dan  indikator-indikator pembangunan yang diperlukan adalah yang sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Menghadapi realitas kehidupan yang menunjukkan adanya kesenjangan kesejahteraan mengakibatkan adanya pekerjaan berat kepada para ahli pembangunan termasuk di dalamnya para pembuat kebijakan. Ini dimaksudkan  untuk mengatasi berbagai persoalan yang munculakibat kesenjangan kesejahteraan, perlu dilakukan upaya pembangunan yang terencana.

Upaya pembangunan yang terencana dapat dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yangdilakukan. Lebih jauh lagi berarti perencanaan yang tepat sesuai dengan kondisi di suatu wilayah menjadi syarat mutlak dilakukannya usaha pembangunan.Perencanaan pembangunan memiliki ciri khusus yang bersifat usaha pencapaian tujuan pembangunan tertentu. Adapun ciri dimaksud antara lain:

·                     Perencanaan yang isinya upaya-upaya untuk mencapai perkembangan ekonomi yang kuat dapat tercermin dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi positif.

·                     Ada upaya untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat.

·                     Berisi upaya melakukan struktur perekonomian

·                     Mempunyai tujuan meningkatkan kesempatan kerja

·                     Adanya pemerataan pembangunan

menerapkan enam  strategi dasar pembangunan yaitu :

a) Menerapkan strategi pembangunan yang inklusif, yang menjamin pemerataan dan keadilan,serta mampu menghormati dan menjaga keberagaman rakyat Indonesia.

b) Pembangunan Indonesia haruslah berdimensi kewilayahan.

Sehubungan dengan perencanaan pembangunan wilayah, terdapat dua cara dari atas kebawah top down approach) yaitu perencanaan  nasional memberikan petunjuk berapa besar keuangan yang disediakan untuk daerah; kemudian dilakukan dari bawah keatas (botton up approuch) yang dimulai dari perencanaan wilayah taraf  terendah dan berakhir dengan perencanaan nasioal. 

Untuk perencanaan wilayah secara keseluruhan (regional planning) tersebut dapat digunakan beberapa metode seperti:

1.      Pengembangan wialayah secara admisitratif atau secara geografis dengan mengembangan seluruh wilayah perdesaan dan  perkotaan, misalnya pengembangan daerah  Jawa Barat atau pengembangan wilayah geografis Jawa Barat (terdiri atas Propinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta).

2.      Pengembangan wilayah aliran sungai yang pengembangannya dilakukan di wilayah aliran sungai tertentu. Di wilayah aliran sungain tersebut dilakukan peningkatan pemanfaatan sungai, tanah dan sumberdaya alam lainnya. Dengan demikian dapat dikembangkan pertanian dan peternakan, kehutanan, industri, perikanan, pelayanan dan sebagainya. Dalam pengembangan tersebut digunakan pendekatan teritorial.

3.      Pengembangan wilayah perdesaan yang dilakukan dengan meningkatkan kehidupan sosial ekonomi penduduk dengan mengembangkan pertanian yang merupakan mata pencaharian pokok penduduk. Hal itupun menggunakan pendekatan teritorial. Pembangunan desa yang baru (diluar Jawa) dilakukan dengan transmigrasi, permukiman kembali dan perkebunan inti rakyat (PIR); sedangkan pembangunan desa lama ( diseluruh Indosnesia ) dilakukan dengan sistem unit daerah kerja pembangunan (UDKP), pendekatan ekologi, desa terpadu dan sebaginya.

4.      Pengembangan wilayah menurut sistem perkotaan yang termasuk perencanaan wilayah fungsional serta mempunyai hubungan dalam  ruang (spasial) atau hubungan difusi

c)      Menciptakan integrasi ekonomi nasional dalam era globalisasi.

d)     Pengembangan ekonomi lokal di setiap daerah, guna membangun ekonomi domestik yang kuat secara nasional.

Pengembangan dunia usaha merupakan komponen  penting dalam pembangunan ekonomi daerah, karena daya tarik, kerativitas atau daya tahan kegiatan ekonomi dunia usaha, adalah  merupakan cara terbaik untuk menciptakan perekonomian daerah yang sehat. Untuk mencapai tujuan pembangunan fisik tersebut diperlukan alat-alat pendukung, antara lain :

1.      Penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha, melalui pengaturan dan kebijakan yangmemberikan kemudahan bagi dunia usaha dan pada saat yang sama mencegah penurunankualitas lingkungan.

2.      Pembuatan informasi terpadu yang memudahkan masyarakat dan dunia usaha untuk berhubungan dengan aparat pemerintah daerah yang berkaitan dengan perijinan dan informasirencana pembangunan ekonomi daerah.

3.      Pendirian pusat konsultasi dan pengembangan usaha kecil, karena usaha kecil perannya sangat penting sebagai penyerap tenaga kerja dan sebagai sumber dorongan memajukan kewirausahaan.

4.      Pembuatan system pemasaran bersama untuk menghindari skala yang tidak ekonomis dalam produksi, dan meningkatkan daya saing terhadap produk impor, serta sikap kooperatif sesama pelaku bisnis.

e)      Adanya keserasian antara pertumbuhan dan pemerataan, atau Growth with Equity. Oleh sebab itu, pemerintah  menerapkan Program Keluarga Harapan (PKH), , BLT, Jamkesmas, BOS, dan Kredit Usaha Kecil (KUR).

“Strategi demikian juga merupakan koreksi atas kebijakan pembangunan terdahulu, yang dikenal dengan trickle down effect,” ujarnya.

f)       Adapun strategi yang terakhir adalah pembangunan yang menitik-beratkan pada kemajuan kualitas manusianya. Manusia Indonesia bukan sekedar obyek pembangunan, melainkan justru subyek pembangunan. Sumber daya manusia menjadi aktor dan sekaligus fokus tujuan pembangunan, sehingga dapat dibangun kualitas kehidupan manusia Indonesia yang makin baik

Sumber :  http://www.slideshare.net/elygoroleba/pembangunan-ekonomi-regional

                 http://www.academia.edu/7558745/Makalah_Strategi_Pembangunan_Ekonomi_Regional

4. Faktor-Faktor Penyebab Ketimpangan Pembangunan Indonesia Bagian Timur

    Secara umum faktor-faktor utama penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi di Indonesia Bagian Timur adalah diuraikan sebagai berikut :

1.     Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi
di daerah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah. Ekonomi dari daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomoi tinggi cenderung tumbuh pesat, sedangkan daerah dengan tingkat konsentrasi ekonomi rendah akan cenderung mempunyai tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah.

Ada dua (2) masalah utama dalam pembangunan ekonomi nasional selama ini. Yaitu : terutama Jawa, dengan berbagai alasan ekonomis maupun politis atau strategis. Dua, yang dimaksud dengan efek menetes ke bawah tersebut tidak terjadi atau prosesnya lambat. Hal terakhir ini disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu :

1.     Sebagian besar input untuk berproduksi di impor dari luar, bukanya di supali dari dari daerah. Oleh karena itu, keterkaitan produksi ke belakang atau keterkaitan produksi antara industry hilir (downstream industry) di Jawa dan industry hulu (upstream industry) di luar Jawa sangat lemah.

2.     Sektor-sektor primer di daerah-daerah luar Jawa melakukan ekspor tanpa memprosesnya terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai mendapatkan nilai tambah atau kalau memprosesnya terlebih dahulu di pulau Jawa sehingga Jawa yang menikmati nilai tambahnya.

3.     Kegiatan ekspor yang bersumber dari daeah di luar Jawa (baik primer maupun dari industry hulu atau midstream industry) pada hasil ekspor lebih banyak dinikmati oleh Jawa.

Jadi, kurang berkembangnya sector industry manufaktur di luar Jawa merupakan salah satu penyebab kesenjagan ekonomi antar Jawa dan wilayah di luar Jawa. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan sebagian besar industry penting di Indonesia, dalam arti kontriusinya yang besar terhadap pembentukan atau pertumbuhan PDB dan kesempatan kerja, tidak berada di luar Jawa karena keterbatasan-keterbatasan di kawasan tersebut, seperti pasar local kecil, infrastruktur terbatas, dan kurang sumber daya manusia; walaupun banyak provinsi di wilayah tersebut, seperti DI Aceh, Riau, Kalimantan, dan Irian Jaya, memiliki sumber daya yang cukup.

2.     Alokasi Investasi

Indikator lain yang juga menunjukkan pola serupa seperti pola distribusi nilai tambah (NT) industry antar provinsi adalah distribusi investasi langsung, baik yang bersumber dari luar negeri (penanaman modal asing-PMA) maupun dari dalam negeri (penanaman modal dalam negeri-PMDN). Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi dari Harrod-Domar yang menerangkan adanya korelasi positif antara tingkat investasi dan laju pertumbuhan ekonomi, dapat dikatakan bahwa kurangnya investasi di suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat per kapita di wilayah tersebut rendah karena tidak ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif, seperti industry manufaktur.

3.     Tingkat Mobilitas Faktor Produksi yang Rendah antar Daerah

Kurang lancarnya mobilitas faktor produksi, seperti tenaga kerja dan capital, antar provinsi juga merupakan terjadinya ketimpangan ekonomi regional. Dasar teorinya adalah sebagai berikut. Perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antar provinsi membuat terjadinya perbedaan tingkat pendapatan per kapita antar provinsi sejak perbedaan tersebut, dengan asumsi bahwa mekanisme pasar output dan iput bebas (tanpa distorsi yang direkayasa, misalnya sebagai akibat dari suatu kebijakan pemerintah), mempenagruhi mobilitas atau re alokasi faktor produksi antar provinsi. Sesuai teori dari A. Lewis yang  dengan unlimited supply of labor, jika perpindahan faktor produksi antar daerah tidak ada hambatan, maka pada akhirnya pembangunan ekonomi yang optimal antar daerah akan tercapai dan semua daerah akan lebih baik (dalam pengertian Pareto optimal: semua daerah mengalami better off).

4.     Perbedaan Sumber Daya Alam (SDA) Antar Provinsi

Dasar pemikiran “klasik” sering mengatakan bahwa pembangunan ekonomi di daerah yang kaya sumber daya alam akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur dibandingkan di daerah yang miskin sumber daya alamnya. Dalam arti sumber daya harus dilihat hanya sebagai modal awal untuk pembangunan, yang selanjutnya harus dikembangkan terus. Untuk maksud ini diperlukan faktoro-faktor lain, diantaranya yang sangat penting adalah teknologi dan sumber daya manusia.

 

Sumber : http://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-90373.pdf.

               http://dokumen.tips/documents/permasalahan-ketimpangan-pembangunan-di-indonesia.html

5. Teori & Analisis Pembangunan Ekonomi Daerah

Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

a.     Teori Basis Ekonomi

Teori ini berdasarkan pada ekspor barang (komoditas). Sasaran pengembangan teori ini adalah peningkatan laju pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan. Proses pengembangan kawasan adalah merespon permintaan luar negeri atau dalam negeri atau di luar nodalitas serta multiplier effect ( Geltner, 2005).

Teori ini hanya mampu memprediksi jangka pendek dan tidak mampu merespon perubahan jangka panjang. Hanya menekankan perlunya mengembangkan sektor industri non basis, tidak mengenal bahwa ekonomi regional adalah mengintegrasikan seluruh aktivitas ekonomi yang saling mendukung. Penerapan pengembangan industri ini berorientasi ekspor dan subtitusi impor, promosi dan pengerahan industri, peningkatan efisiensi ekonomi ekspor melalui perbaikan infrastruktur Oleh karena itu, dibutuhkan  integrasi antara jenis industri, prasarana, dan perluasan industri. Dapat disusun hipotesa selain lokasi juga peranan sektoral serta LQ ( Location Qoutient) sektor konstruksi perumahan realestat dalam satu kawasan.

b.    Teori Lokasi

Teori lokasi adalah suatu teori yang dikembangkan untuk memperhitungkan pola lokasi kegiatan-kegiatan ekonomi termasuk di dalamnya kegiatan industri dengan cara yang konsisten. Lokasi dalam ruang dibedakan menjadi dua yaitu:

·         Lokasi absolut, adalah lokasi yang berkenaan dengan posisi menurut koordinat garis lintang dan garis bujur (letak astronomis). Lokasi absolut suatu tempat dapat diamati pada peta (kelihatan).

·         Lokasi relatif. adalah lokasi suatu tempat yang bersangkutan terhadap kondisi wilayah-wilayah lain yang ada di sekitarnya.

Analisis Pembangunan Ekonomi Daerah

Tujuan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu wilayah dengan kesejahteraan masyarakat ini, maka dapat di perkecil ketimpangan pembagian pendapatan baik antara masyarakat suatu wilayah maupun ketimpangan antar daerah, sehingga kemakmuran masyarakat daerah tersebut di harapkan bisa merata. Pembangunan daerah salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah sehingga dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan maka di harapkan pembangunan di daerah tersebut merata dengan perencanaan pembangunan, daerah yang efektif dan efisien maka di harapkan tercapainya kemandirian daerah dan kemajuaan ekonomi yang merata di seluruh peloksok Indonesia.

Dalam berbagai alinie analisis dan penelitian mengenai kegiatan ekonomi dr berbagai daerah baik perkotaan dan pedesaan maka daerah ini di bagi menjadi tiga pengertian yaitu daerah atau suatu ruang di mana batas-batas daerah satu dengan yang lain mempunyai batas selanjutnya daerah yang tidak mempunyai batas tetapi sebagai fungsi daerah yang lain, seperti yang dikatakan oleh Allen dan Mac lellan dalam ( Arsyad 1999 : 47 ) “Perbatasan diantara berbagai daerah di tentukan oleh tempat-tempat dimana pengaruh dari satu atau beberapa pusat-pusat kegiatan ekonomi digantikan dengan pengaruh pusat dari daerah lainya “. Daerah nodal adalah daerah yang di batasi, menurut pengertian diatas adalah daerah nodal, sedangkan pengertian dari daerah homogen adalah daerah dimana terdapat persamaan sifat ekonomi dan pendapatan penduduk, agama, suku bangsa dan sebagainya, sedangkan untuk daerah administratif adalah daerah-daerah yang mempunyai wewenang dari masing-masing kepala daerah contoh seperti daerah, kabupaten dan kodya.

Dalam menganalisa mengenai proses pembangunan akan bertambah lengkap apabila memperhatikan juga corak kegiatan ekonomi ditinjau dari sudut penyebaranya keberbagai daerah. Betapa pentingnya memperhatikan corak lokasi kegiatan ekonomi apabila menganalisa mengenai suatu perekonomiaan hal ini sesuai dengan pendapat Friedman dan Alonso : “tanpa melihat dari sudut ruang analisa masih belum sempurna, dapatlah di misalkan seperti proyeksi dua dimensi dari suatu benda yang memepunyai tiga dimensi.

Suatu negara mempunyai peta bumi ekonomi dengan puncak-puncak dan lembahlembah dengan daerah-daerah yang padat dengan kehidupan daerah-daerah yang ditinggalkan, keputusan mengenai di mana akan melaksanakan suatu proyek baru adalah sama pentingnya dengan keputusan untuk menginvestasi dalam proyek tersebut. Masalah-masalah yang berhubungan dengan keadilan sosial dalam mendistribusikan hasil pembangunan ekonomi adalah sama pentingnya dan sama sukanya dipandang dari segi golongan masyrakatnya”. (Bintoro;2001: 21) Pernyataan diatas dengan jelas menunjukan bahwa analisa ekonomi regional pada hakekatnya membahas mengenai kegiatan perekonomian ditinjau dari segi sudut penyebaran kegiatan ekonomi ke berbagai lokasi dalam suatu economic space atau ruang ekonomi tertentu misalnya dalam sutu negara atau sutu propinsi. Tetapi disamping itu analisa ekonomi regional melibatkan dirinya pula dalam menganalisa ekonomi suatu daerah ditinjau secara sektoral dan makro. Daerah tersebut dapat berupa suatu propinsi, satu daerah khusus tertentu atau satu kota besar yang pembangunannya akan digalakkan. Analisa mengenai perekonomian kota besar merupakan suatu cabang khusus dari analisaekonomi regional dan dikenal sebagai analisa urban/urban economic.

Menaganalisa perekonomian daerah merupakan pekerjaan yang lebih sulit kalau dibandingkan dengan menganalisa perekonomian nasional. Keadaan demikian timbul karena, pertama data mengenai daerah sangat terbatas sekali, apalagi kalau daerah-daerah dibedakan berdasarkan pengertian daerah nodal. Dengan data yang sangat terbatas tersebut, sukar untuk menggunakan metode yang telah dikembangkan dalam memberikan gambaran mengenai perekonomian suatu daerah. Ke-dua, data yang di perlukan dalam analisa daerah karena data yang dikumpulkan tersebut kebanyakan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan data untuk analisa ekonomi pada tingkat nasional. Menentukan aliran modal dan perdagan suatu daerah kedaerah-daerah lainya merupakan stu contoh dari aspek-aspek yang dikemukakan ini. Juga dalam analisa mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah dari masa ke masa, tulisan yang ada dapat dibedakan diantara teoriteori mengenai masalah ekonomi dan pembangunan derah yang dipinjam dari teori yang ada mengenai perekonomian nasional yang kemudian disesuaikan dengan keadaan daerah, dan teori yang khusus dikembangkan untuk menganalisa masalah ekonomi dan pembangunan daerah. (Praseetyo; 1999:47) Dengan berbagai pendekatan itu, pembangunan nasional dengan pembangunan daerah telah mencatat kemajuan yang berarti.

Namun dalam kenyataannya ada perbedaan cukup tajam antara kemajuan suatu daerahpertumbuhan ekonomi secara keseluruhan yang dihitung dari produk Domestik Bruto, merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat pertumbuhan sektoralnya. Artinya apabila sebuah sektor mempunyai kontribusi besar dan pertumbuhannya terlambat, maka hal ini akan menghambat tingkat perekonomian secara keseluruhan, sebaliknya apabila sebuah sektor mempunyai kontribusi yang besar terhadap totalitas perekonomian, sehingga bila sektor tersebut mempunyai tingkat pertumbuhan yang tinggi, maka sektor tersebut akan dapat menjadi lokomotif pertumbuhan yang secara total sehingga menjadi tingkat pertumbuhannya menjadi besar bagi sebuah daerah. Pertumbuhan ekonomi menjadi barometer dalam keberhasilan program pembangunan suatu negara. Oleh karena itu kekuatan terpenting yang mendorong kenaikan standar kehidupan jangka panjang adalah pertumbuhan eknomi. Nilai pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur setiap tahunnya rata-rata mengalami peningkatan, pada tahun 2000 petumbuhan ekonomi di Jawa Timur mencapai 3,26 % pada tahun 2001 meningkat menjadi 3,34 % pada tahun 2002 nilainya menjadi 3,01 % pada tahun 2003 nilainya sebesar 4,78 % pada tahun 2004 nilainya sebesar 5,83 % dan pada rahun 2005 pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur mencapai 6,98 %. (Lipsey, 1992 : 296 – 299 ) Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses kerja antara Pemerintah Daerah dan masyarakatnya dalam mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan nerangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999;Blakely;1989).

Tolok ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Propinsi Jawa Timur yang merupakan propinsi yang paling banyak di Indonesia yang mempunyai beberapa daerah tingkat II, yang mempunyai potensi yang berbeda-beda. Ada yang berpotensi sektor pertanian, industri, pertambangan, dan lain-lain. Maka pembagian pendapatan tiap daerah tidak merata, ada yang timpang ada yang tidak timpang. Berdasarkan kondisi ini maka peneliti akan meneliti ketimpangan antar daerah di propinsi Jawa Timur dan dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi antar daerah tingkat II.

SUMBER : http://eprints.upnjatim.ac.id/1958/1/file1.pdf