1. Pengertian Perlindungan Konsumen Indonesia
adalah -
Nomor 8 Tahun 1999 pasal 1 angka 1 yang berbunyi “Perlindungan Konsumen adalah
segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan
kepada Konsumen.” Rumusan pengertian perlindungan Konsumen yang terdapat dalam
pasal tersebut, cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang
menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan
tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk
kepentingan perlindungan Konsumen, begitu pula sebaliknya menjamin kepastian
hukum bagi konsumen.
Definisi
perlindungan Konsumen terdapat
pada Undang-Undang Republik
Pengertian Perlindungan Konsumen di kemukakan oleh berbagai
sarjana hukum salah satunya Az. Nasution, Az. Nasution mendefinisikan
Perlindungan Konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau
kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi
kepentingan Konsumen. Adapun hukum Konsumen diartikan sebagai keseluruhan
asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara
berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa
Konsumen dalam pergaulan hidup. (AZ. Nasution, op.cit., hal. 22.)
Setiap orang, pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri
maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi
Konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan universal ini
pada beberapa sisi menunjukkan adanya kelemahan, pada Konsumen sehingga
Konsumen tidak mempunyai kedudukan yang “aman”. Oleh karena itu secara mendasar
Konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal juga.
Mengingat lemahnya kedudukan Konsumen pada umumnya dibandingkan dengan
kedudukan produsen yang relatif lebih kuat dalam banyak hal misalnya dari segi
ekonomi maupun pengetahuan mengingat produsen lah yang memperoduksi barang
sedangkan konsumen hanya membeli produk yang telah tersedia dipasaran, maka
pembahasan perlindungan Konsumen akan selalu terasa aktual dan selalu penting
untuk dikaji ulang serta masalah perlindungan konsumen ini terjadi di dalam
kehidupan sehari-hari.
Perlindugan terhadap Konsumen dipandang secara materiil
maupun formiil makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunnya ilmu
pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan
efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka
mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut,
akhirnya baik langsung atau tidak langsung, maka Konsumenlah yang pada umumnya
merasakan dampaknya.
Dengan demikian upaya-upaya untuk memberikan perlindungan
yang memadai terhadap kepentingan Konsumen merupakan suatu hal yang penting dan
mendesak, untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia, mengingat
sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan Konsumen,
lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang guna melindungi
hak-hak konsumen yang sering diabaikan produsen yang hanya memikirkan
keuntungan semata dan tidak terlepas untuk melindungi produsen yang jujur.
Pada era perdagangan bebas dimana arus barang dan jasa dapat
masuk kesemua negara dengan bebas, maka yang seharusnya terjadi adalah
persaingan yang jujur. Persaingan yang jujur adalah suatu persaingan dimana
Konsumen dapat memilih barang atau jasa karena jaminan kulitas dengan harga
yang wajar. Oleh karena itu pola perlindungan Konsumen perlu diarahkan pada
pola kerjasama antar negara, antara semua pihak yang berkepentingan agar
terciptanya suatu model perlindungan yang harmonis berdasarkan atas persaingan
jujur, hal ini sangat penting tidak hanya bagi konsumen tetapi bagi produsen
sendiri diantara keduanya dapat memperoleh keuntungan dengan kesetaraan posisi
antara produsen dan konsumen, perlindungan terhadap konsumen sangat menjadi hal
yang sangat penting di berbagai negara bahkan negara maju misalnya Amerika
Serikat yang tercatat sebagai negara yang banyak memberikan sumbangan dalam
masalah perlindungan konsumen.
Hakekatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang
menjadi landasan kebijakan perlindungan Konsumen di Indonesia, yakni:Pertama,
Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia,
mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat
adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem
pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan
mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh
masyarakat. Kedua, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(UUPK).
Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi
masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita
atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi
Konsumen dan tentunya perlindungan Konsumen tersebut tidak pula merugikan
Produsen, namun karena kedudukan konsumen yang lemah maka Pemerintah berupaya
untuk memberikan perlindungan melalui peraturan perundang-undanganan yang
berlaku, dan Pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap dilaksanakannya
peraturan perundang-undangan tersebut oleh berbagai pihak yang terkait.
Pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen, tujuan dari
Perlindungan Konsumen adalah :
Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian Konsumen
untuk melindungi diri,
Mengangkat harkat dan martabat Konsumen dengan cara
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa,
Meningkatkan pemberdayaan Konsumen dalam memilih, menentukan
dan menuntut hak-haknya sebagai Konsumen,
Menciptakan sistem perlindungan Konsumen yang mengandung
unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan
informasi,
Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya
perlindungan Konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab
dalam berusaha,
Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan,
keamanan dan keselamatan Konsumen.
Azaz Perlindungan Konsumen
Penting pula untuk mengetahui landasan perlindungan konsumen
berupa azas- azas yang terkandung dalam perlindungan konsumen yakni :
- Asas Manfaat; mengamanatkan bahwa segala upaya dalam
penyelenggaraan perlindungan Konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya
bagi kepentingan Konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,
- Asas Keadilan; partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan
secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada Konsumen dan pelaku usaha
untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,
- Asas Keseimbangan; memberikan keseimbangan antara
kepentingan Konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun
spiritual,
- Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen; memberikan jaminan
atas keamanan dan keselamatan kepada Konsumen dalarn penggunaan, pemakaian dan
pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
- Asas Kepastian Hukum; baik pelaku usaha maupun Konsumen
mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan
Konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.
- MACAM-MACAM HAKI
1. HAK CIPTA
Pengertian Hak Cipta adalah hak ekslusif bagi pencipta atau
penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi
izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan
undang-undang hak cipta yang berlaku. Pencipta adalah orang atau beberapa orang
secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan
kemampuan pikiran, imajinasi, keterampilan/ keahlian, kecekatan, yg dituangkan
ke dalam bentuk khas dan bersifat pribadi. Ciptaan ialah hasil dari setiap
karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, sastra
dan/ seni.
Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak
cipta/ pihak yg menerima hak cipta tersebut dari pencipta/ pihak lain yang
menerima lebih lanjut hak cipta tersebut. Pengumuman hak cipta ialah pembacaan,
pameran, penyiaran, penjualan, pengedaran/ penyebaran suatu ciptaan (hak cipta)
dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet/ melakukan dengan cara
apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, dilihat atau didengar orang lain.
Perbanyakan hak cipta merupakan penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik scara
keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial degan menggunakan bahan yang
sama ataupun tidak sama, trmasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer
hak cipta.
2. HAK MEREK
Pengertian Hak Merek
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
: Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf- huruf, angka-
angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur- unsur tersebut yang memiliki
daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
3.HAK ATAS MEREK
adalah hak ekslusif yang diberikan negara
kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu
tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan ijin kepada
pihak lain untuk menggunakannya.
Merek di bedakan atas :
- Merek Dagang: merek digunakan pada barang yang
diperdagangkan oleh seseorang/beberapa orang/badan hukum untuk membedakan
dengan barang sejenis.
- Merek Jasa: merek digunakan pada jasa yang diperdagangkan
oleh seseorang/beberapa orang/badan hukun untuk membedakan dengan jasa sejenis.
-
Merek
Kolektif: merek digunakan pada barang/jasa dengan karakteristik yang sama yang
diperdagangkan oleh beberapa orang/badan hukum secara bersama-sama untuk
membedakan dengan barang/jasa sejenis.
-
Contoh
kasus perlindungan konsumen :
Orang tua seorang anak perempuan berusia 7 tahun di Kota
Bandung menggugat produsen susu PT Ultrajaya ke Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen. Penggugat menyatakan anaknya sakit setelah minum susu kemasan dan
pihak produsen bersedia bertanggung jawab. Setelah sidang perdana yang
berlangsung Senin siang, 7 Maret 2016, kedua belah pihak melanjutkan proses
musyawarah.
Pasangan Agus Ruhyat dan Rini Tresna Sari, yang hadir sebagai penggugat,
menyatakan anak mereka AM, 7 tahun, kini menjadi tidak bisa meminum susu dan
produk turunannya yang mengandung susu berdasarkan keterangan dokter.
Sebelumnya,27 Januari 2016, AM meminum susu Ultra rasa cokelat ukuran 200
mililiter, kemudian sakit hingga dilarikan ke rumah sakit dan dirawat selama 5
hari.
Susu yang dibeli Rini dari toko serba ada dekat rumah itu tanggalnya belum
kadaluarsa. Selain itu, pihak orang tua membawa contoh susu tersebut ke Balai
Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung dan lembaga pemeriksa lain. “Sample pembanding kita coba
lakukan, sekarang belum ada hasilnya,” kata Agus seusai sidang.
Konsumen menggugat perusahaan terkait dengan dampak lanjutan terhadap kondisi
anak yang menjadi intoleran terhadap susu dan produk turunannya. Padahal anak
mereka itu, kata Agus, penggemar berat susu. “Keinginan penggugat terhadap PT
Ultra sebenarnya simpel, anak kami bisa sembuh seperti sedia kala,” ujar Agus.
Penyelesaian kasus :
Kuasa Hukum PT Ultrajaya, Sonny Lunardi, mengatakan produsen ingin
menyelesaikan persoalan dengan baik sesuai dengan aturan dan solusi yang
seimbang bagi kedua belah pihak. Dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan kasus
serupa di susu lain, yang sama keluaran produksinya,. “Perusahaan menyatakan
akan bertanggung jawab terhadap kasus itu,” tuturnya.
Pada kemasan susu yang bermasalah, produsen menyebutkan adanya lubang sebesar
jarum. “Bisa disebabkan dus itu sudah agak ke dalam (penyok), lalu diluruskan,
jadi bagian dalam pelapisnya itu ada bocor. Tapi tidak mengakibatkan (isinya)
merembes ke luar dan mengakibatkan udara masuk,” kata Sonny.
Masalah itu, ujar dia, diduga terjadi di tingkat pengecer, terkait dengan
perlakuan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam menangani produk susu
kemasan. Sonny mengatakan 3 tahun lalu pernah menangani keluhan seperti itu,
tapi tidak sampai membuat konsumen sakit. “Rasa susu hanya asam,” ucapnya.
Sidang kedua kasus itu di kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota
Bandung (BPSK) akan digelar Kamis, 10 Maret 2016. Wakil Ketua BPSK, yang
menjadi anggota majelis hakim, Johanes Sitepu, berharap, kedua belah pihak bisa
menyelesaikan sengketa dengan musyawarah.
kasus 2
Kasus Indomie yang
mendapat larangan untuk beredar di Taiwan karena disebut mengandung bahan pengawet
yang berbahaya bagi manusia dan ditarik dari peredaran. Zat yang terkandung
dalam Indomie adalah methyl parahydroxybenzoate dan benzoic acid (asam
benzoat). Kedua zat tersebut biasanya hanya boleh digunakan untuk membuat
kosmetik, dan pada Jumat (08/10/2010) pihak Taiwan telah memutuskan untuk
menarik semua jenis produk Indomie dari peredaran. Di Hongkong,
dua supermarket terkenal juga untuk sementara waktu tidak memasarkan produk
dari Indomie.
Kasus Indomie kini
mendapat perhatian Anggota DPR dan Komisi IX akan segera memanggil Kepala BPOM
Kustantinah. “Kita akan mengundang BPOM untuk menjelaskan masalah terkait
produk Indomie itu, secepatnya kalau bisa hari Kamis ini,” kata Ketua Komisi IX
DPR, Ribka Tjiptaning, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa
(12/10/2010). Komisi IX DPR akan meminta keterangan tentang kasus Indomie ini
bisa terjadai, apalagi pihak negara luar yang mengetahui terlebih dahulu akan
adanya zat berbahaya yang terkandung di dalam produk Indomie.
A Dessy Ratnaningtyas, seorang praktisi
kosmetik menjelaskan, dua zat yang terkandung di dalam Indomie yaitu
methyl parahydroxybenzoate dan benzoic acid (asam benzoat) adalah bahan
pengawet yang membuat produk tidak cepat membusuk dan tahan lama. Zat berbahaya
ini umumnya dikenal dengan nama nipagin. Dalam pemakaian untuk produk kosmetik
sendiri pemakaian nipagin ini dibatasi maksimal 0,15%.
Ketua BPOM Kustantinah juga
membenarkan tentang adanya zat berbahaya bagi manusia
dalam kasus Indomie ini. Kustantinah menjelaskan bahwa benar
Indomie mengandung nipagin, yang juga berada di dalam kecap dalam kemasam mie
instan tersebut. tetapi kadar kimia yang ada dalam Indomie masih
dalam batas wajar dan aman untuk dikonsumsi, lanjut Kustantinah.
Tetapi bila kadar nipagin melebihi
batas ketetapan aman untuk di konsumsi yaitu 250 mg per kilogram untuk mie
instan dan 1.000 mg nipagin per kilogram dalam makanan lain kecuali daging,
ikan dan unggas, akan berbahaya bagi tubuh yang bisa mengakibatkan
muntah-muntah dan sangat berisiko terkena penyakit kanker.
Menurut Kustantinah, Indonesia yang
merupakan anggota Codex Alimentarius Commision, produk Indomie sudah
mengacu kepada persyaratan Internasional tentang regulasi mutu, gizi dan
kemanan produk pangan. Sedangkan Taiwan bukan merupakan anggota Codec. Produk Indomie yang
dipasarkan di Taiwan seharusnya untuk dikonsumsi di Indonesia. Dan karena
standar di antara kedua negara berbeda maka timbulah kasus Indomie
ini.
sumber :
http://muhammad-azka-prawira.blogspot.com/2017/06/perlindungan-konsumen-dan-macam-macam.html?m=0
http://agithamelati.blogspot.co.id/2016/05/perlindungan-konsumen-beserta-contoh.html
http://muhammadaldyyusufnugraha.blogspot.co.id/2016/04/bedah-kasus-tentang-perlindungan.html