A. PENGERTIAN HUKUM
PERDATA
Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan
kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Dalam tradisi hukum di
daratan Eropa (civil law) dikenal pembagian hukum menjadi dua yakni hukum
publik dan hukum privat atau hukum perdata. Dalam sistem Anglo-Saxon (common
law) tidak dikenal pembagian semacam ini.
Hukum perdata merupakan induk dari beberapa bidang ilmu
hukum lainnya, seperti hukum dagang, hukum perikatan, hukum perusahaan, dan
masih banyak lagi yang lainnya. Bidang-bidang kajian ilmu hukum tersebut
menginduk pada hukum perdata yang terutama bersumber pada Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUHPerdata). Dengan demikian, hukum perdata memiliki kajian yang
sangat luas terutama bila dibandingkan dengan bidang kajian ilmu hukum lainnya
yang menginduk pada hukum perdata itu sendiri.
Sejarah Hukum Perdata
Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Perancis
yaitu yang disusun berdasarkan hukum Romawi ‘Corpus Juris Civilis’ yang pada
waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum Privat yang
berlaku di Perancis dimuat dalam dua kodifikasi yang disebut (hukum perdata)
dan Code de Commerce (hukum dagang). Sewaktu Perancis menguasai Belanda
(1806-1813), kedua kodifikasi itu diberlakukan di negeri Belanda yang masih
dipergunakan terus hingga 24 tahun sesudah kemerdekaan Belanda dari Perancis
(1813).
Pada Tahun 1814 Belanda mulai menyusun Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (Sipil) atau KUHS Negeri Belanda, berdasarkan kodifikasi hukum
Belanda yang dibuat oleh J.M. Kemper disebut Ontwerp Kemper. Namun, sayangnya
Kemper meninggal dunia pada 1824 sebelum menyelesaikan tugasnya dan dilanjutkan
oleh Nicolai yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belgia.
Pengertian dan Hukum Perdata di Indonesia
Hukum Perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada
Hukum Napoleon kemudian bedasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang
burgerlijk wetboek voor Indonesia atau biasa disingkat sebagai BW/KUHPer.
BW/KUHPer sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah
Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warganegara bukan asli yaitu
dari Eropa, Tionghoa dan juga timur asing.
Namun demikian berdasarkan kepada pasal 2 aturan peralihan
Undang-undang Dasar 1945, seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah
Hindia-Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia (azas konkordasi). Beberapa
ketentuan yang terdapat di dalam BW pada saat ini telah diatur secara
terpisah/tersendiri oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya berkaitan
tentang tanah, hak tanggungan dan fidusia. Kodifikasi KUH Perdata Indonesia
diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Staatsblad No. 23 dan berlaku
Januari 1848.
Setelah Indonesia Merdeka, berdasarkan aturan Pasal 2 aturan
peralihan Undang-Undang Dasar 1945, KUH Perdata Hindia Belanda tetap dinyatakan
berlaku sebelum digantikan dengan Undang-Undang baru berdasarkan Undang–Undang
Dasar ini. BW Hindia Belanda merupakan induk hukum perdata Indonesia.
Yang dimaksud dengan Hukum Perdata adalah hukum yang
mengatur hubungan antara perorangan di dalam masyarakat.Perkataan Hukum Perdata
dalam arti yang luas meliputi semua Hukum Privat materiil dan dapat juga
dikatakan sebagai lawan dari Hukum Pidana. Untuk Hukum Privat materiil ini ada
juga digunakan sebagai lawan dari militer maka yang lebih umum digunakan nama
Hukum Perdata saja, untuk segenap peraturan Hukum Privat materiil.
Dan pengertian dari Hukum Privat adalah hukum yang memuat
segala peraturan yang mengatur hubungan antar perseorangan di dalam masyarakat
dan kepentingan dari masing-masing orang yang bersangkutan. Dalam arti bahwa di
dalamnya terkandung hak dan kewajiban seseorang dengan sesuatu pihak secara
timbal balik dalam hubungan terhadap orang lain di dalam suatu masyarakat
tertentu.
Disamping Hukum Privat materiil, juga dikenal Hukum Perdata
Formiil yang lebih dikenal sekarang dengan HAP (Hukum Acara Perdata) atau
proses perdata yang artinya hukum yang memuat segala peraturan yang mengatur
bagaimana caranya melaksanakan praktek di lingkungan pengadilan
perdata.Mengenai keadaan hukum perdata di Indonesia sekarang ini masih bersifat
majemuk yaitu masih beraneka ragam.
Sistematika Hukum Perdata di Indonesia dalam KUH Perdata
dibagi dalam 4 buku yaitu :
- Buku 1 tentang Orang / Van Personnenrecht
- Buku 2 tentang Benda
- Buku 3 tentang Perikatan / Verbintenessenrecht
- Buku 4 tentang Daluwarsa dan Pembuktian / Verjaring en Bewijs
Sistematika Hukum Perdata di Indonesia menurut ilmu
pengetahuan di bagi menjadi 4 bagian :
- Hukum
Perorangan atau Badan Pribadi (personenrecht) :
Memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang seseorang manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum), tentang umur, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, tempat tinggal (domisili) dan sebagainya. - Hukum
Keluarga (familierecht) :
Memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum yang timbul karena hubungan keluarga / kekeluargaan seperti perkawinan, perceraian, hubungan orang tua dan anak, perwalian, curatele, dan sebagainya. - Hukum Harta
Kekayaan (vermogenrecht) :
Memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum seseorang dalam lapangan harta kekayaan seperti perjanjian, milik, gadai dan sebagainya. - Hukum Waris
(erfrecht) :
Memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang benda atau harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, dengan perkataan lain: hukum yang mengatur peralihan benda dari orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup.
Contoh kasus hukum perdata
Pada tanggal 20 Desember di Ma’had Sunan Ampel Al-‘Ali Penggugat
mempunyai sebidang tanah pekarangan dengan status Hak Milik seluas 2.455 M2
atas nama ASRI SUMARDJONO (Ibu Penggugat) yang terletak di Jl.Timoho No.30
RT.81 RW.19 Baciro Gondokusuman, Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam daftar
Sertifikat Tanah Hak Milik No.01583/Baciro, Surat Ukur No.1 Tanggal 14-01-1998
yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta pada tanggal 14 Januari
1998 No.Sertifikat 13.05.03.04.1.91583; Tanah Pekarangan milik Penggugat
tersebut diatas, diatasnya berdiri 3 (tiga) Bangunan rumah milik Penggugat yang
terpisah, yakni Bangunan I seluas kurang lebih 150 M2, Bangunan II seluas 20 M2
dan Bangunan III seluas 100 M2, yang ketiga bangunan milik Penggugat tersebut
terletak pada sisi bagian barat dari posisi tanah Pekarangan milik Penggugat
tersebut, dan bangunan-bangunan tersebut saat ini ditempati oleh Penggugat.
Pada tahun 2007, Tergugat I mendatangi Penggugat dengan
maksud untuk bekerja sama membuat usaha dan mendirikan Rumah Toko (Ruko) yang
rencananya akan dibangun Ruko diatas tanah milik Penggugat tersebut diatas
(posita No.1 diatas) pada bagian depan/sisi timur dari tanah milik Penggugat,
dengan rencana kesepakatan pada waktu itu, Tergugat I akan membangunkan ruko
kemudian disewakan kepada pihak ketiga dengan pembagian keuntungan, Penggugat
mendapatkan 20% dari harga sewa selama 10 tahun, setelah jangka waktu 10 tahun
bangunan Ruko tersebut menjadi hak milik Penggugat dan pengurusan Izin
Mendirikan Bangunan (IMBB) adalah tanggung jawab Pihak Tergugat I.
Sebelum rencana kesepakatan itu dituangkan dalam Akta
Kesepakatan, ternyata oleh Tergugat I tanpa ijin Penggugat pada tahun 2007
tersebut serta-merta memulai pembangunan Bangunan Ruko dimaksud dan hanya
berselang sekitar 3 (tiga) bulan bangunan Ruko telah selesai dan Tergugat I
menyatakan kesanggupannya untuk segera menguruskan proses Izin Mendirikan
Bangunan (IMBB) pada Pemerintah kota Yogyakarta berdasarkan kesanggupan dan
kesepakatan bersama bahwa Tergugat I akan bertanggung jawab untuk mengurus Izin
Mendirikan Bangunan (IMBB).
Pada waktu itu masih dalam tahun 2007 dengan adanya
kekhawatiran dari Penggugatt akan timbul permasalahan dikemudian hari, maka
Penggugat menawarkan kepada Tergugat I untuk dibuatkan secara formal Akta
Perjanjian Kerja Sama melalui Notaris, sehingga disepakati membuat Akta
Perjanjian Kerjasama melalui Notaris yang ditunjuk yakni Notaris Tri Agus
Heryono, SH, ternyata setelah konsep Perjanjian Kerjasama itu sudah selesai
didraf, tinggal akan dilakukan penandatanganan Perjanjian, dengan Itikad Tidak
Baik dari Tergugat I sampai saat ini Surat Perjanjian Kerjasama tersebut belum
ditandatangani dan difinalkan oleh Tergugat I, padahal pada waktu itu Bangunan
Ruko sudah jadi, malahan oleh Tergugat I telah Menyewakan kepada Tergugat III
dan Tergugat IV; Bangunan Ruko tersebut menjadi 3 (tiga) bagian bangunan yang
masing-masing bagian dengan ukuran dan luas kurang lebih 27 M2 yang luas
keseluruhan Bangunan Ruko tersebut seluas 81 M2, setelah Penggugat mengetahui
bahwa dari ketiga bagian bangunan Ruko tersebut telah disewakan kepada pihak
Tergugat III dan Tergugat IV, maka Penggugat mendesak kepada Tergugat I untuk
segera mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMBB) dimaksud dan segera
memformalkan kesepakatan Kerjasama tersebut melalui Notaris, ternyata oleh
Tergugat I mengatakan pada waktu itu bahwa yang membuka usaha itu adalah
anaknnya yang bernama Windarto (Tergugat II) sehingga meminta tanda tangan
Penggugat dalam rangka pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMBB) pada
Pemerintah Kota Yogyakarta.
Pada tahun 2008, Penggugat baru mengetahui bahwa Permohonan
Izin Mendirikan Bangunan (IMBB) yang dimohonkan oleh Tergugat II yakni anak
dari Tergugat I Ditolak oleh Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan Surat Dinas
Perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor: 640/7949 tanggal 6 September 2007
dengan dasar alasan bahwa diatas bangunan berdiri didalam Garis Sempadan
Bangunan (GSB) atau melanggar 100%, sehingga Permohonan IMBB tidak dapat
diproses/ditolak. Setelah Penggugat mengetahui ditolaknya Permohonan IMBB
tersebut, Penggugat mendesak kepada Para Tergugat-I dan II untuk Segera
Membongkar Bangunan Ruko Tersebut, namun Tergugat-I dan II tidak mau
membongkarnya, malahan terus menerus menyewakan ruko tersebut yang dibangun
diatas tanah milik Penggugat, maka Penggugat berusaha membuat surat kepada
Pemerintah Kota Yogyakarta agar melalui Pemerintah Kota Yogyakarta yang
membongkar paksa bangunan ruko tersebut, berdasarkan Surat Penggugat
berturut-turut tertanggal 12 Maret 2008, tanggal 15 Desember 2008, tanggal 27
Mei 2010 dan tanggal 3 September 2010, malahan telah berulangkali difasilitasi
oleh Pemerintah Kelurahan Baciro untuk menyelesaikan kasus ini, namun oleh para
Tergugat-I dan II sampai saat ini Tidak Mau Untuk Membongkar Bangunan Ruko
tersebut.
Disamping Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk
membongkar bangunan Ruko tersebut, juga Tergugat I dan Tergugat II dihukum
untuk menutup/menyegel bangunan ruko tersebut dan atau tidak ada bentuk usaha
apapun yang dilakukan oleh pihak manapun sebelum adanya Putusan Akhir atas
Gugatan ini, guna menghindari kerugian yang lebih banyak lagi yang diderita
oleh Penggugat, Hingga Penggugat memanggil Para Tergugat-I dan II melalui Kuasa
Hukum Penggugat, yakni pada tanggal 28 Februari 2011 untuk mencari solusi
penyelesaian perkara ini, namun Tergugat I dan Tergugat II Tidak Hadir dan
Sampai Saat Ini Para Tergugat I dan Tergugat II Belum Membongkar Bangunan Ruko
Tersebut, malahan terus-terusan menyewakan Bangunan Ruko tersebut kepada Pihak
Tergugat III dan Tergugat IV, sehingga Penggugat Sangat Dirugikan atas
Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II karena Tanpa Hak Dan Melawan Hukum telah
mengambil keuntungan dari Sewa Bangunan Ruko tersebut yang didirikan diatas
Tanah Milik Penggugat Tanpa Hak dan Melawan Hukum.
Disamping Para Tergugat-I dan II menguasai Tanah milik
Penggugat secara melawan Hukum dan Tanpa Hak, juga Para Tergugat-I dan II telah
wanprestasi atas kesanggupannya guna mengurus IMBB dan telah Beritikad Tidak
Baik tidak berkehendak untuk membuat kesepakatan Perjanjian Kerjasama, padahal
dapat diketahui bahwa sejak tahun 2007 sampai gugatan ini didaftarkan kepada
Pengadilan, para Tergugat-I dan II telah mengambil keuntungan atas sewa
bangunan ruko tersebut dari Tergugat-III dan IV, sehingga Penggugat dirugikan
secara meteriil dan immaterial; sehubungan dengan Pembangunan Bangunan Ruko
tersebut yang dilakukan oleh Para Tergugat-I dan II diatas Tanah Milik
Penggugat Melawan Hukum dan Tanpa Hak, maka dihukum kepada Para Tergugat-I dan
II untuk membongkar dan Mengosongkan Bangunan diatas tanah milik Penggugat
tersebut, jika perlu dengan bantuan Pihak Aparat Kepolisian; sehubungan dengan
Penguasaan Tanah milik Penggugat itu dilakukan oleh Tergugat-I dan II secara
Melawan Hukum dan Tanpa Hak, maka hubungan hukum dalam bentuk sewa-menyewa
antara para Tergugat-I dan II dengan pihak Tergugat III dan IV, dinyatakan
TIDAK SAH, karena pihak yang menyewakan yang dalam hal ini Para Tergugat-I dan
II adalah pihak yang tidak berhak dan pihak yang beretikad tidak baik. Sehingga
Para Tergugat-III dan IV dihukum harus mengosongkan dan pindah dari Tanah
millik Penggugat tersebut; sehubungan Tergugat-I dan II telah menguasai Tanah
Milik Penggugat tersebut secara melawan hukum dan tanpa hak sejak Tahun 2007.
B. HUKUM PERIKATAN
Pengertian Hukum Perikatan
Asal kata perikatan dari obligation (latin), obligation
(Perancis, Inggris) Verbintenis (Belanda = ikatan atau hubungan). Selanjutnya
Verbintenis mengandung banyak pengertian, di antaranya: Perikatan adalah
hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang (pihak) atau lebih, yakni pihak
yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi,
begitu juga sebaliknya.
Perjanjian adalah peristiwa di mana pihak yang satu berjanji
kepada pihak yang lain untuk melaksanakan suatu hal. Dari perjanjian ini maka
timbullah suatu peristiwa berupa hubungan hukum antara kedua belah pihak.
Intinya, hubungan perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian yang
menimbulkan perikatan. Perjanjian merupakan salah satu sumber yang paling
banyak menimbulkan perikatan, karena hukum perjanjian menganut sistim terbuka.
Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat bebas untuk mengadakan perjanjian.
Pengertian Hukum Perikatan Menurut Para Ahli:
- Pengertian Hukum Perikatan Menurut Subekti adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau dua pihak, yang di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lainnya yang berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Perikatan sendiri merupakan suatu pengertian yang abstrak.
- Abdulkadir Muhammad mengatakan bahwa Pengertian Hukum Perikatan ialah hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lainnya karena perbuatan, peristiwa atau keadaan. Dari ketentuan ini diketahui bahwa perikatan itu terdapat di dalam bidang hukum harta kekayaan (law of property), bidang hukum keluarga (family law), bidang hukum waris (law of succession), dan di dalam bidang hukum pribadi (law of personal) dan dikenal dengan perikatan di dalam arti luas. Sedangkan di dalam arti sempit hanya di dalam bidang hukum harta kekayaan (law of property) saja.
- Menurut Hofmann, Pengertian Hukum Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek-subjek hukum sehubungan dengan itu seorang atau beberapa orang daripadanya mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lainnya, yang berhak atas sikap yang demikian itu.
Adapun Pengertian Hukum Perikatan dalam Hukum Islam, yaitu
'aqdun dan akad. Akad sendiri memiliki beberapa pengertian. Menurut Pendapat
Para Ulama Ahli Fih, Akad adalah sesuatu yang dengannya akan sempurna perpaduan
antara 2 (dua) macam kehendak, baik dengan kata atau yang lain, dan kemudian
karenanya timbul ketentuan atau kepastian pada dua sisinya.
Dalam setiap perikatan akan timbul hak dan kewajiban pada
dua sisi. Maksudnya disini yaitu pada satu pihak ada hak untuk menuntut sesuatu
dan di pihak lain menjadi kewajiban untuk memenuhinya. Sesuatu itu yatu
prestasi yang merupakan hubungan hukum yang jika tidak dipenuhi secara sukarela
dapat dipaksakan bahkan melalui hakim.
Perikatan ini merupakan suatu hubungan, suatu akad ini dapat
timbul karena perjanjian, yaitu dua pihak saling mengemukakan janjinya mengenai
prestasi. Contohnya : jual beli, sewa-menyewa dan lain sebagainya. Tidak semua
akad (perikatan) dilakukan oleh dua pihak dan mengikat keduanya, sekalipun
hanya timbul dari satu pihak yang berkemauan, termasuk juga sebagai akad.
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Jassas ulama dari Mazhab Hanafi, bahwa
akad yaitu apa yang diikatkan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan oleh
dirinya sendiri atau orang lain dikarenakan berlakunya suatu ketetapan padanya.
Jika tiap hak dan tuntutannya timbul dari dua sisi telah
dianggap sebagai hubungan hukum karena akad (perikatan), maka demikian juga
yang timbul meskipun hanya dari satu sisi (pihak yang berkemauan), karena yang
demikian tersebut memiliki efek menentukan (membuat ketentuan yang harus
berlaku).
Dasar Hukum Perikatan :
Dasar hukum perikatan berdasarkan KUHP perdata terdapat tiga
sumber adalah sebagai berikut :
a. Perikatan yang
timbul dari persetujuan (perjanjian).
b. Perikatan yang
timbul undang-undang.
Perikatan yang berasal dari undang-undang dibagi lagi
menjadi undang-undang saja dan undang-undang dan perbuatan manusia. Hal ini
tergambar dalam Pasal 1352 KUH Perdata: ”Perikatan yang dilahirkan dari
undang-undang, timbul dari undang-undang saja (uit de wet allen) atau dari
undang-undang sebagai akibat perbuatan orang” (uit wet ten gevolge van’s mensen
toedoen).
c. Perikatan terjadi
karena undang-undang semata.
Perikatan yang timbul dari undang-undang saja adalah
perikatan yang letaknya di luar Buku III, yaitu yang ada dalam pasal 104 KUH
Perdata mengenai kewajiban alimentasi antara orang tua dan anak dan yang lain
dalam pasal 625 KUH Perdata mengenai hukum tetangga yaitu hak dan kewajiban
pemilik-pemilik pekarangan yang berdampingan. Di luar dari sumber-sumber
perikatan yang telah dijelaskan di atas terdapat pula sumber-sumber lain yaitu:
kesusilaan dan kepatutan (moral dan fatsoen) menimbulkan perikatan wajar
(obligatio naturalis), legaat (hibah wasiat), penawaran, putusan hakim. Berdasarkan
keadilan (billijkheid) maka hal-hal termasuk dalam sumber-sumber perikatan.
d. Perikatan terjadi
karena undang-undang akibat perbuatan manusia.
Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena
perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) dan perwakilan sukarela
(zaakwarneming).
Asas –Asas dalam Hukum Perikatan
Asas-asas dalam hukum perikatan diatur dalam Buku III KUH
Perdata, yakni menganut azas kebebasan berkontrak dan azas konsensualisme.
- Asas Kebebasan Berkontrak Asas kebebasan berkontrak terlihat di dalam Pasal 1338 KUHP Perdata yang menyebutkan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- Asas konsensualisme, artinya bahwa
perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak
mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas. Dengan
demikian, azas konsensualisme lazim disimpulkan dalam Pasal 1320 KUHP Perdata.
C. HUKUM
PERJANJIAN
Apa Itu Hukum Perjanjian?
Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi
kehidupan masyarakat adalah Hukum Perjanjian. Hukum perjanjian merupakan hukum
yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak
lain.Atau dapat juga dikatan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk
akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal.
Dalam hal ini, kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu
perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat sebelah
pihak.
Kenapa Diciptakan Hukum Perjanjian?
Dapatkah anda membayangkan resiko apa yang akan terjadi pada
transaksi pinjam meminjam apabila tidak ada perjanjian yang jelas? Salah satu
kemungkinan yang akan terjadi adalah salah satu pihak akan mangkir dari
tanggung jawab untuk membayar kewajibannya. Inilah salah satu penyebab mengapa
dikeluarkannya hukum perjanjian. Hukum perjanjian dikeluarkan dengan tujuan
agar semua proses kerjasama yang terjadi dapat berjalan dengan lancar dan untuk
mengurangin resiko terjadinya penipuan atau hal apapun yang beresiko merugikan
salah satu pihak. Peranan hukum disini adalah sebagai pengatur atau sebagai
penunduk para pelaku hukum agar tetap bertindak sesuai peraturan yang telah
ditentukan, dan tentunya peraturan yang dimaksud adalah peraturan yang
berlandaskan UUD. Contohnya Pasal 13 ayat 20 KUH Perdata mengenai syarat-syarat
sahnya perjanjian.
Untuk Siapa Hukum Perjanjian Di Tujukan? Dan Kapan Terjadinya?
Hukum perjanjian dilakukan oleh dua pihak yang saling
bekerjasama. Ketika merka sepakat untuk melakukan kerja dengan disertai
beberapa syarat (perjanjian) maka pada saat itu sudah terjadi hukum perjanjian.
Sebagai contoh dan untuk memudahkan dalam penalaran, misalnya pada pasar uang
hukum perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu investor dan emiten.
Dikeluarkannya hukum perjanjian adalah untuk melindungi investor dari berbagai
resiko yang mungkin akan terjadi. Hukum perjanjian tidak hanya menyangkut
masalah ekonomi. Hukum perjanjian juga mengatur berbagai kerjasama yang
menyangkut dua pihak yang terkait. Misalnya hubungan antar Negara (bilateral
maupun multilateral), pengalihan kekuasaan, mengatur harta warisan, perjanjian
kontrak kerja, perjanjian perdamaian. Di Indonesia, tidak semua perjanjian yang
isinya merupakan kesepakan murni antara dua belah pihak. Tetapi ada juga
beberapa perjanjian yang didalamnya terdapat campur tangan pemerintah.
Bagaimana Proses Terjadinya Hukum Perjanjian?
Hukum perjanjian merupakan suatu yang terbentuk dengan
mempertimbangkan berbagai aspek yang
akan terkait didalamnya. Berikut akan dijelaskan proses terjadinya atau
bagaimana terjadinya hukum perjanjian. Berikut ini akan dijelaskan bagaimana
proses terbentuknya hukum perjanjian.
Hukum perjanjian terbentuk dengan beberapa asas-asas
perjanjian :
1. Asas Itikad
Baik
Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan itikad baik adalah
hukum perjanjian tersebut dibentuk dengan suatu tujuan dapat memberikan manfaat
bagi kedua belah pihak. Yang diharapkan disini adalah kedua belah pihak
memberikan seluruh kemampuan, usaha dan prestasi mereka sesuai dengan yang
tertera di dalam surat perjanjian.
2. Asas
Konsensualitas
Dalam konteks ini, maksdunya adalah perjanjian tersebut
sudah dinyatakan sah oleh kedua belah pihak dan bukan merupakan suatu
perjanjian yang bersifat formalitas belaka.
3. Perjanjian
Berlaku sebagai Undang-undang
Dalam konteks ini, maksudnya adalah perjanjian yang telah
dibuat dan sudah disahkan dianggap sebagai acuan yang mengikat kedua belah
pihak untuk bertindak sesuai isi perjanjian.
4. Asas
Kepribadian
Dalam konteks ini, maksudnya adalah perjanjian tersebut
dibuat hanya mengaitkan kedua belah pihak saja dan tidak ada pihak ketiga yang
dirugikan akibat perjanjian tersebut.
SUMBER :
http://elroomey.blogspot.co.id/2014/12/analisis-kasus-perdata-sengketa-hak.html?m=1
http://tabirhukum.blogspot.co.id/2016/12/pengertian-hukum-perikatan-menurut-para.html?m=1
http://www.hukumpedia.com/bintangpartogi/hukum-perikatan
http://www.pengertianartidefinisi.com/pengertian-hukum-perjanjian/
http://henrysiregar.blogspot.co.id/2015/04/hukum-perikatan.html
