DEFINISI,TUJUAN DAN PRINSIP MENGENAI KOPERASI

A. DEFINISI KOPERASI

      Koperasi mengandung makna kerja sama. Kooperasi (cooperative) bersumber dari kata Coopere (latin) co-operation yang berarti kerja sama. Ada juga yang mendefinisikan koperasi dalam  makna lain. Menurut Enriques, pengertian koperasi adalah menolong satu sama lain (to help one another) atau saling bergandengan tangan (hand it hand). Koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asa kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi biasa disebut sisa hasil usaha atau SHU biasanya dihitung berdasarkan andil.

Pengertian kooperasi menurut ahli:

Definisi menurut ILO (Internasional Labour Organization)

·         Penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan
·         Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai
·         Koperasi berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis
·         Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan
·         Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang

Definisi menurut Arifinal Chaniago

Koperasi sebagai suatu perkumpulan  yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Definisi menurut P.J.V. Dooren

There is no single definition (for coopertive) which is generally accepted, but the common principle is that cooperative union is an association of member, either personal or corporate, which have voluntarily come together in pursuit of a common economic objective. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti ”Tidak ada definisi tunggal (untuk coopertive) yang umumnya diterima, tetapi prinsip yang umum menjelaskan bahwa serikat koperasi adalah sebuah asosiasi anggota, baik pribadi atau perusahaan, yang telah secara sukarela datang bersama-sama dalam mengejar tujuan ekonomi umum”.

Definisi menurut Hatta ( Bapak Koperasi Indonesia )

Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki  nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan “seorang buat semua dan semua buat seorang”.

Definisi menurut Munkner

Koperasi sebagai organisasi tolong menolong yang menjalankan ‘urusniaga’ secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong-menolong. Aktivitas dalam urusniaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong royong .

Definisi menurut UU No. 25 / 1992

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiataannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.   Dari beberapa pengertian diatas sehingga dapat kami simpulkan, bahwa Koperasi adalah suatu perkumpulan orang orang atau badan hukum yang tujuannya untuk kesejahteraan bersama dan didalam perkumpulan tersebut mengandung azas kekeluargaan yang saling bergotong royong dan tolong menolong diantara anggota koperasi.

B. TUJUAN KOPERASI

Dalam peraturan perundang undangan Indonesia telah diatur tentang tujuan koperasi. Berdasarkan Pasal 3 UU No. 25 tahun 1992, tujuan koperasi adalah :

• Memajukan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat (Promote the welfare of members of cooperatives and community)
• Turut serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional (Participate in building a national economic order) dalam rangka mewujudkan masyarakat yang makmur, adil dan maju dengan tetap berlandaskan pada pancasila dan UUD 1945.

C. PRINSIP KOPERASI                           

Prinsip koperasi adalah suatu sistem ide-ide abstrak yang merupakan petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama.Prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan International Cooperative Alliance (Federasi koperasi non-pemerintah internasional).Berikut ini prinsip-prinsip koperasi yang paling sering dikutip:

PRINSIP-PRINSIP MUNKNER

·         Keanggotaan bersifat sukarela

·         Keanggotaan terbuka

·         Pengembangan anggota

·         Identitas sebagai pemilik dan pelanggan

·         Manajemen dan pengawasan dilaksanakan scr demokratis

·         Koperasi sbg kumpulan orang-orang

·         Modal yang berkaitan dg aspek sosial tidak dibagi

·         Efisiensi ekonomi dari perusahaan koperasi

·         Perkumpulan dengan sukarela

·         Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan

·         Pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi

·         Pendidikan anggota

PRINSIP ROCHDALE

·         Pengawasan secara demokratis

·         Keanggotaan yang terbuka

·         Bunga atas modal dibatasi

·         Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota sebanding dengan jasa masing-masing

·         anggota

·         Penjualan sepenuhnya dengan tunai

·         Barang-barang yang dijual harus asli dan tidak yang dipalsukan

·         Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan prinsip-prinsip anggota

·         Netral terhadap politik dan agama

                                     

PRINSIP RAIFFEISEN

·         Swadaya

·         Daerah kerja terbatas

·         SHU untuk cadangan

·         Tanggung jawab anggota tidak terbatas

·         Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan

·         Usaha hanya kepada anggota

·         Keanggotaan atas dasar watak, bukan uang

PRINSIP HERMAN SCHULZE

·         Swadaya

·         Daerah kerja tak terbatas

·         SHU untuk cadangan dan untuk dibagikan kepada anggota

·         Tanggung jawab anggota terbatas

·         Pengurus bekerja dengan mendapat imbalan

·         Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota

·         PRINSIP ICA

·         Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat-buat

·         Kepemimpinan yang demokratis atas dasar satu orang satu suara

·         Modal menerima bunga yang terbatas (bila ada)

·         SHU dibagi 3 : cadangan, masyarakat, ke anggota sesuai dengan jasa masing-masing

·         Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus menerus

    Gerakan koperasi harus melaksanakan kerjasama yang erat, baik ditingkat regional, nasional maupun internasional

PRINSIP / SENDI KOPERASI MENURUT UU NO. 12/1967

·         Sifat keanggotaan sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia

·         Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pemimpin demokrasi dalam koperasi

·         Pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing anggota

·         Adanya pembatasan bunga atas modal

·         Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya

·         Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka

PRINSIP KOPERASI UU NO. 25 / 1992

·         Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

·         Pengelolaan dilakukan secara demokrasi

·         Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota

·         Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

·         Kemandirian

·         Pendidikan perkoperasian

·         Kerjasama antar koperasi

KESIMPULAN

     Koperasi bentuk organisasi yang tujuan utama nya bukan mencari keuntungan tetapi mencari kesejahteraan anggota, Awalnya koperasi didirikan karena penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin memuncak.
Koperasi merupakan asosiasi orang-orang yang bergabung dan melakukan usaha bersama atas dasar prinsip-prinsip koperasi, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan biaya rendah melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis oleh anggotanya.

      Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan.  inti dari koperasi adalah kerja sama, yaitu kerja sama diantara anggota dan para pengurus dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta membangun tatanan perekonomian nasional. Sebagai gerakan ekonomi rakyat, koperasi bukan hanya milik orang kaya melainkan juga milik oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.           

Keanggotaan Koperasi Indonesia bersifat sukarela dan didasarkan atas kepentingan bersama sebagai pelaku ekonomi. Melalui koperasi, para anggota ikut, secara aktif memperbaiki kehidupannya dan kehidupan masyarakat melalui karya dan jasa yang disumbangkan. Dalam usahanya, koperasi akan lebih menekankan pada pelayanan terhadap kepentingan anggota, baik sebagai produsen maupun konsumen

Koperasi juga merupakan bentuk organisasi yang tujuan utama nya bukan mencari keuntungan tetapi mencari kesejahteraan anggotanya dan meningkatkan perekonomian rakyat. Koperasi menyediakan kebutuhan setiap anggotanya dengan harga terjangkau. Masyarakat ikut serta menjadi anggota koperasi di dalamnya. Modal koperasi di dapatkan dari modal sendiri maupun modal pinjaman. Oleh karena itu, dengan adanya koperasi, kesejahteraan rakyat akan meningkat.

           

SUMBER :

● https://silvesterhotasi.wordpress.com/2013/11/04/i-pengertian-koperasi-definisi-koperasi-prinsip-prinsip-koperasi-ii-organisasi-dan-manajemen-koperasi-dan-pola-manajemen/

● http://hariannetral.com/2015/01/pengertian-koperasi-tujuan-fungsi-dan-jenis-koperasi.html#

KONSEP KOPERASI

A. KONSEP KOPERASI

     Konsep koperasi suatu bentuk susunan dari koperasi itu sendiri. Menurut pengertian dari seseorang yang bernama munkner dari university of manburg, jerman barat membedakan konsep koperasi menjadi dua: konsep koperasi barat dan konsep koperasi sosialis. Hal ini di latarbelakangi oleh pemikiran bahwa pada dasarnya, perkembangan konsep-konsep yang bersal dari Negara-negara berpaham sosialis, sedangkan konsep berkembang dinegara dunia ketiga merupakan perpaduan dari kedua konsep tersebut. Namun, dalam perkembangannya ada satu jenis konsep koperasi yang dianut oleh negara berkembang misalnya seperti di Indonesia. Konsep tersebut dinamakan konsep koperasi negara berkembang. Sehingga secara umum ada tiga jenis konsep koperasi yang dikenal hingga sekarang ini yaitu :

1. KONSEP KOPERASI BARAT

Konsep koperasi barat menyatakan bahwa koperasi merupakan organisasi swasta, yang di bentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai persamaan kepentingan,dengan maksud mengurusi kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi maupun perusahaan koperasi.

Dampak langsung koperasi terhadap anggotanya adalah ;

· Promosi kegiatan ekonomi anggota

· Pengembangan usaha koperasi dalam hal investasi formulasi permodalan, pengembangan sumber daya manusia(SDM), pengembangan keahlian untuk bertindak sebagai wirausahawan, dan kerjasama antarkoperasi secara horizontal dan vertical.

Dampak koperasi secara tidak langsung adalah sebagai berikut:

· Pengembangan kondisi social ekonomi sejumlah produsen skala kecil maupun pelanggan

· Mengembangkan inovasi pada perusahaan skala kecil,misalnya inovasi teknik dan metode produksi

· Memberikan distribusi pendapatan yang lebih seimbang dengan pemberian harga yang wajar antara produsen dengan konsumen, serta pemberian kesempatan yang sama pada koperasi dan perusahaan kecil.

2. KONSEP KOPERASI SOSIALIS

Konsep koperasi sosialis menyatakan bahwa koperasi direncankan dan dikendalikan oleh pemerintah, dan di bentuk dengan tujuan merasionalkan produksi, untuk menunjang perencanaan nasional. Koperasi tidak berdiri sendiri tetapi merupakan subsistem dari system sosialisme untuk merasionalkan factor produksi dari kepemilikan pribadi ke pemilikan kolektif

3. KONSEP KOPERASI NEGARA BERKEMBANG

Munkner hanya membedakan koperasi berdasar konsep barat dan konsep sosialis. Sementara itu didunia ketiga, walaupun masih mengacu pada kedua konsep tersebut, namun koperasinya sudah berkembang dengan cirri tersendiri,yaitu dominasi campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan. Adanya campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan koperasi di Indonesia membuatnya mirip dengan konsep sosialis. Perbedaanya adalah, tujuan koperasi dalam konsep sosialis adalah untuk merasionalkan factor produks dari kepemilikan kolektif, sedangkan koperasi di Negara berkembang seperti di Indonesia, tujuanya adalah meningkatkan kondisi social ekonomi anggotanya.

B. LATAR BELAKANG TIMBULNYA ALIRAN KOPERASI

Aliran Koperasi
Di dalam suatu koperasi terdapat berbagai macam aliran koperasi. Aliran koperasi tersebut terbagi menjadi 3 macam yaitu: aliran yardstick, aliran sosialis, aliran persemakmuran (Commonwealth).
Berikut adalah merupakan perbedaan metode aliran koperasi:
- Aliran Yardstick, pemerintah tidak ikut campur tangan dalam kegiatan koperasi.
- Aliran Sosialis, pemerintah ikut campur tangan dalam kegiatan koperasi.
- Aliran Persemakmuran, koperasi bersifat kemitraan dengan pemerintah.

1.Aliran Yardstick
· Dijumpai pada negara-negara yang berideologi kapitalis atau yang menganut perekonomian Liberal.
· Koperasi dapat menjadi kekuatan untuk mengimbangi, menetralisasikan dan mengoreksi
· Pemerintah tidak melakukan campur tangan terhadap jatuh bangunnya koperasi di tengah-tengah masyarakat. Maju tidaknya koperasi terletak di tangan anggota koperasi sendiri
· Pengaruh aliran ini sangat kuat, terutama dinegara-negara barat dimana industri berkembang dg pesat. Spt di AS, Perancis, Swedia, Denmark, Jerman, Belanda dll.

2. Aliran Sosialis
· Koperasi dipandang sebagai alat yang paling efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, disamping itu menyatukan rakyat lebih mudah melalui organisasi koperasi.
· Pengaruh aliran ini banyak dijumpai di negara-negara Eropa Timur dan Rusia

3. Aliran Persemakmuran (Commonwealth)
· Koperasi sebagai alat yang efisien dan efektif dalam meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat.
· Koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat berkedudukan strategis dan memegang peranan utama dalam struktur perekonomian masyarakat
· Hubungan Pemerintah dengan gerakan koperasi bersifat “Kemitraan (partnership)”, dimana pemerintah bertanggung jawab dan berupaya agar iklim pertumbuhan koperasi tercipta dengan baik.

C. SEJARAH PERKEMBANGNYA KOPERASI

SEJARAH LAHIRNYA KOPERASI
Koperasi modern yang berkembang dewasa ini lahir pertama kali di Inggris, yaitu di Kota Rochdale pada tahun 1844. Koperasi timbul pada masa perkembangan kapitalisme sebagai akibat revolusi industri. Pada awalnya, Koperasi Rochdale berdiri dengan usaha penyediaan barang-barang konsumsi untuk keperluan sehari-hari.

Perkembangan koperasi di Rochdale sangat mepengaruhi perkembangan gerakan koperasi di Inggris maupun di luar Inggris.

Pada tahun 1852, jumlah koperasi di Inggris sudah mencapai 100 unit.

Pada tahun 1862, dibentuklah Pusat Koperasi Pembelian dengan nama The Cooperative Whole Sale Society (CWS).

Pada tahun 1945, CWS berhasil mempunyai lebih kurang 200 pabrik dengan 9.000 orang pekerja. Melihat perkembangan usaha koperasi baik di sektor produksi maupun di sektor perdagangan, pimpinan CWS kemudian membuka perwakilan-perwakilan di luar negeri seperti New York, Kepenhagen, Hamburg, dan lain-lain.

Pada tahun 1876, koperasi ini telah melakukan ekspansi usaha di bidang transportasi, perbankan, dan asuransi.

Pada tahun 1870, koperasi tersebut juga membuka usaha di bidang penerbitan, berupa surat kabar yang terbit dengan nama Cooperative News.

The Women’s Coorporative Guild yang dibentuk pada tahun 1883, besar pengaruhnya terhadap perkembangan gerakan koperasi, disamping memperjuangkan hak-hak kaum wanita sebagai ibu rumah tangga, warga negara, dan sebagai konsumen. Beberapa tahun kemudian, koperasi memulai kegiatan di bidang pendidikan dengan menyediakan tempat membaca surat kabar dan perpustakaan.

Kemudian Women Skill Guild Youth Organization membentuk sebuah pusat yaitu Cooperative Union. Pada tahun 1919, didirikanlah Cooperative Collage di Manchaster yang merupakan lembaga pendidikan tinggi koperasi pertama.
Revolusi industri di Prancis juga mendorong berdirinya koperasi. Kondisi inilah yang mendorong munculnya pelopor-pelopor koperasi di Prancis seperti Charles Fourier dan Louis Blanc.

Charles Fourier (1772-1837) menyusun suatu gagasan untuk memperbaiki hidup masyarakat dengan fakanteres, suatu perkumpulan yang terdiri dari 300 sampai 400 keluarga yang bersifat komunal. Fakanteres dibangun di atas tanah seluas lebih kurang 3 mil yang akan digunakan sebagai tempat tinggal bersama, dan dikelilingi oleh tanah pertanian seluas lebih kurang 150 hektar. Di dalamnya terdapat juga usaha-usaha kerajinan dan usaha lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Lois Blanc (1811-1880) dalam bukunya Organization Labour menyusun gagasannya lebih konkrit, dengan mengatakan bahwa persaingan merupakan sumber keburukan ekonomi, kemiskinan, kemerosotan moral, kejahatan, krisis industri, dan pertentangan nasional.

Pada tahun 1884, kaum buruh di Perancis menuntut pemerintah untuk melaksanakan gagasan Lois Blanc untuk mendirikan koperasi, tetapi koperasi ini kemudian bangkrut.
Di samping negara-negara tersebut, koperasi juga berkembang di Jerman yang dipelopori Ferdinan Lasalle, Friedrich W. Raiffesen (1818-1888), dan Herman Schulze (1803-1883) di Denmark dan sebagainya.

Setengah abad setelah pendirian Koperasi Rochdale, seiring dengan berkembangnya koperasi di berbagai negara, para pelopor koperasi sepakat untuk membentuk International Cooperative Alliance (ICA-Persekutuan Koperasi Internasional) dalam Kongres Koperasi Internasional yang pertama pada tahun 1896, di London. Dengan terbentuknya ICA, maka koperasi telah menjadi suatu gerakan internasional.

SEJARAH PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA

Perkembangan koperasi di Indonesia mengalami pasang naik dan turun dengan menitik beratkan kegiatan usaha secara menyeluruh yang berbeda-beda dari waktu ke waktu sesuai dengan iklim lingkungannya. Jika pertumbuhan koperasi yang pertama di Indonesia menekankan pada kegiatan simpan-pinjam (Soedjono 1983, h.7) maka selanjutnya tumbuh pula koperasi yang menekankan pada kegiatan penyediaan barang-barang konsumsi dan kemudian koperasi yang menekankan pada kegiatan penyediaan barang-barang untuk keperluan produksi. Perkembangan koperasi dari berbagai jenis kegiatan usaha tersebut selanjutnya ada kecenderungan menuju kepada suatu bentuk koperasi yang memiliki beberapa jenis kegiatan usaha. Koperasi serba usaha ini mengambil langkah-langkah kegiatan usaha yang paling mudah mereka kerjakan terlebih dulu, seperti kegiatan penyediaan barang-barang keperluan produksi bersama-sama dengan kegiatan simpan-pinjam ataupun kegiatan penyediaan barang-barang keperluan konsumsi bersama-sama dengan kegiatan simpan-pinjam dan sebagainya (Masngudi 1989, h. 1-2).

Selanjutnya, langsung saja kita bahas mengenai sejarah koperasi sejak zaman penjajahan hingga masa sekarang/masa orde baru/masa setelah kemerdekaan, agar kita lebih mengenalnya.

Sejarah perkembangan koperasi di indonesia di bagi dalam 3 tahap ,yaitu:

I. Pada zaman penjajahan BelandaZaman penjajahan adalah zaman dimana segala bentuk  penderitaan  melebur menjadi satu. Salah satu yang paling terlihat adalah kemiskinan, tak heran jika pada saat itu banyak sekali orang-orang yang terjerat hutang pada rentenir. Pada tahu 1896 didirikan “Hulp Sparbank” oleh patih yang berada di Purwekerto yaitu Raden Aria Admaja. Hulp Sparbank memiliki arti yaitu pertolongan dan tabungan,yang pada awal nya ditujukan untuk menolong golongan priyayi atau para pegawai yang ada pada waktu tertindas oleh kaum rentenir.

II. Pada zaman penjajahan Jepang (1942-1945)Pada zaman ini istilah koperasi diganti menjadi KUMIAI oleh pemerintah Jepang diumumkan kepada rakyat  bahwa siapa yang menjadi anggota akan mendapat pelayanan barang-barang dari pemerintah Jepang yang pada waktu itu rakyat sangat menderita. Namun ternyata rakyat Jepang menipu rakyat indonesia bahwa ternyata KUMIAI bukan koperasi melainkan alat pemerintah Jepang untuk mengeruk kekayaan rakyat indonesia.

III. Pada zaman setelah perang kemerdekaan/masa orde baru.Setelah Indonesia merdeka sejak 17 agustus 1945 maka koperasi di Indonesia dikembangkan lagi, sebagai landasannya adalah pasal 33 UUD 1945 khususnya ayat 1. Pada masa Orde Lama undang-undang koperasi yang digunakan yaitu Undang-undang Koperasi No. 14 tahun 1965.  Dengan undang-undang tersebut ternyata tidak sesuai dengan tujuan koperasi  yang sebenarnya yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.Berhubungan dengan itu maka sejak Orde Baru disusunlah undang-undang yang baru yaitu Undang-undang Pokok Perkoperasian No. 12 tahun 1967 , dan Undang-undang No. 14 tahun 1965 dicabut. Kemudian untuk pengembangan koperasi dibuat lagi undang-undang Koperasi yang baru yaitu Undang-undang Koperasi No. 25 tahun 1992 yang berlaku sejak tahun 1992 sampai sekarang ini. Tampilan orde baru dalam memimpin negeri ini membuka peluang dan cakrawala baru bagi pertumbuhan dan perkembangan perkoperasian di Indonesia, dibawah kepemimpinan Jenderal Soeharto. Ketetapan MPRS no.XXIII membebaskan gerakan koperasi dalam berkiprah.

Pada akhirnya di tahun 1947 koperasi berhasil mengadakan konggres koperasi untuk seluruh wilayah Indonesia, yang bertempat di Tasikmalaya. Namun tidak seluruh wakil daerah dapat mengirimkan wakilnya. Beberapa keputusan penting yang dambil adalah:

a. Mendirikan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) yang berkedudukan di Tasikmalaya.

b. Menetapkan tanggal 12 juli sebagai hari koperasi.

c. Menetapkan gotong royong sebagai asas koperasi.

d. Mengusahakan pendidikan koperasi dikalangan masyarakat umumnya dan di kalangan anggota khususnya.

e. Mendesak kepada Pemerintah untuk segera menetralisir ketentuan UUD 1945 pasal 33 khususnya ayat(1).

f. Mengusahakan terbentuknya koperasi desa untuk memperkuat susunan ekonomi.

g. Mengusahakan berdirinya Bank Koperasi yang merupakan badan pengorganisir permodalan koperasi.

h. Menetapkan Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia.

Kemudian pada tahun 1953 diselenggarakan konggres kedua di Bandung yang memutuskan:

a. Merubah SOKRI menjadi Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN), yang diberi tugas:

1. Mengintensifkan penerangan koperasi

2. Membentuk panitia untuk memberikan saran kepada Pemerintah tentang perundang-undangan koperasi.

3. Membentuk lebaga pendidikan koperasi untuk mengusahakan berdirinya sekolah-sekolah menengah koperasi ditiap-tiap propinsi.

KESIMPULAN

● Koperasi adalah mencari usaha dengan cara bersama untuk memperbaiki ekonomi dengan cara tolong menolong.Aliran koperasi terbagi menjadi 3 macam, yaitu:

     1) Aliran Yardstick, Pemerintah tidak melakukan campur tangan terhadap jatuh

         bangunnya koperasi di tengah-tengah masyarakat.

     2) Aliran Sosialis, Pemerintah ikut campur tangan dalam kegiatan koperasi.

      3) Aliran Persemakmuran, Hubungan Pemerintah dengan koperasi bersifat Kemitraan.

● Koperasi modern yang berkembang ini lahir pertama kali di Inggris, yaitu di Kota Rochdale pada tahun 1844. Koperasi timbul pada masa perkembangan kapitalisme sebagai akibat revolusi industri. Pada awalnya, Koperasi Rochdale berdiri dengan usaha penyediaan barang-barang konsumsi untuk keperluan sehari-hari dan sangat mempengaruhi perkembangan gerakan koperasi di Inggris maupun di luar Inggris

●Bahwa perkembangan koperasi di Indonesia dari zaman ke zaman dan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Semua itu karena pengaruh era globalisasi dan teknologi yang semakin berkembang pesat pada saat ini. Namun dibalik perkembangan tersebut  kita juga menemukan hambatan dari jalannya koperasi diIndonesia. Sebagai warga negara kita wajib mengembangkan koperasi ke arah yang lebih baik lagi karena koperasi dapat membawa dampak baik bagi perkembangan ekonomi di Indonesia.

SUMBER

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/01/pengertian-dan-prinsip-koperasi-6/

http://lidyanii.blogspot.co.id/2013/10/konsep-aliran-pengertian-dan-prinsip.html

http://www.muradmaulana.com/2015/09/tiga-konsep-koperasi-dan-alirannya.html

Penulisan atau Makalah

MAKALAH

 

PEREKONOMIAN INDONESIA

 

 

“ NERACA PEMBAYARAN, ARUS MODAL ASING DAN UTANG LUAR NEGERI ”

 Disusun Oleh:

Nama           : Rido Haritsyah ( 25215934 )

                              Aditya Hermawan  ( 20215181 )

                     Rusdi Rasyidi ( 26215304 )

                                       Kelas                : 1EB21

Chapter I

A. The balance of payments

                  The balance of payments is an overview that summarizes transactions between residents of a country with a population of other countries for a certain period (usually one year). The balance of payments includes the purchase and sale of goods and services, grants from individuals and foreign governments, and the balance of payments transactions finansial.Umumnya divided on the current account and balance of traffic capital and financial account, and the item financial items.

                  The balance of payments includes the purchase and sale of goods and services, grants from individuals and foreign governments, and financial transactions. Here are grouping items in the balance of payments abroad:

• The trade balance, is a group of transactions related to import-export activities of goods both oil and non-oil and gas.

• Balance of services, is a group of transactions related to import-export activities in the service sector.

• The current account, the combined trade balance and balance of services. If more posts cash inflows (exports) then the value of this balance will run a surplus, and vice versa

• The balance of traffic capital, is a group of items relating to the traffic capital net government (the difference between the loan and the repayment of principal) and traffic Net private capital, following traffic net capital more represents the difference between the reception of naming the capital BUMN foreign payments.

• The difference is not taken into account

• Balance traffic monetary, is a group of items related to changes in foreign exchange reserves.

Under the transaction, the balance of payments can be divided into two kinds :

- Debit transactions, transactions which causes current to flow money (foreign exchange) from domestic to overseas. This transaction is called the transaction a negative (-), the transaction leads to reduced foreign exchange reserves (deficit).

- Credit transactions, transactions which causes current to flow money (income) from abroad into the country. This transaction is called the transaction a positive (+), the transaction will increase the country's reserves (surplus).

While based components, the balance of payments are classified as follows :

- Balance of current account (Current Account), the current account which records all transactions of export and import goods, comparison of the value of exports and imports of goods, investment income, payment of principal repayments of foreign debt, and the balance of the shipment and transfer of money from the dank All good overseas conducted by government or private.

- Balance Sheet Transactions Capital (Capital Account), capital accounts which record the value of direct investment private sector foreign (Foreign Ditect Invesdment), foreign loans granted by perbanakan international private and pinjamana and grants from negaraa judgments or donor agencies such as the IMF and the world bank.

- Balance Sheet Cash (Cash Account) or the International Balance, balance sheet cash is essentially a balance between total expenditure transactions that exist in the current account to the capital account exceeds the total receipts.

Chapter II

Definition of Capital Flow Log

Capital Inflow / Capital Flow Log is a flow of funds into the domestic economy from abroad that describe the purchase of securities (Financial Securities) and ASSETS (Assets) by foreign physical or borrowing from abroad.

Huge capital inflows include the receipt of money by a state of one or more other countries, the donor countries. Some reasons for the transfer of funds between countries is:

1. MULTINATIONAL INVESTMENT directly by the company in the form of physical assets such as industrial establishments

2. Purchase of marketable securities in the country which is regarded as an attractive investment PORTFOLIO

3. The Government domestic borrowing from foreign governments or international banks to overcome TRADE BALANCE (BALANCE OF PAYMENTS) is defesit in the short term.

4. Speculation about the currency exchange rate (EXCHANGE RATE) in the country and the interest rate for the foreseeable future, an expectation of the appreciation of the currency resulted in capital inflows as hopes of speculators to earn capital gains after the currency's appreciation. In contrast, capital outflows (capital outflow) is the payment of money from one country to another for such reasons that have been mentioned above.

http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-aliran-masuk-moda

CASE STUDY AND ANALYSIS

Globalization and economic liberalization has brought renewal very fast and far-reaching impact on the economy, both domestically and on the international level. Increasing integration of various aspects of a country's economy with the world economy led to an increase in the flow of goods as well as money and capital between countries. The presence of these foreign capital inflows can indirectly drive the development of the financial sector to grow more advanced and will ultimately spur economic growth. In connection with the flow of foreign capital into quite heavy, it will affect the stability of the Indonesian economy from the aspect of external shocks such as the exchange rate at any time. The purpose of this study was to find out how big the influence of capital inflow on the rupiah, to analyze how the influence of capital inflow shocks to the exchange rate. As well as other macroeconomic variables determine the effect on the movement of the exchange rate. The analytical method used in this research is the analysis method of Vector Auto Regression (VAR), followed by Vector Error Correction Model (VECM). The estimation results VECM model of research shows that the movement of the exchange rate in the short term is significantly influenced by the exchange rate variable itself on the lag first and inflation, while in the long term shows that the variable capital inflow, inflation, GDP, interest rates, and trade openness significantly affect the fluctuation of the exchange rate. Variable capital inflow, inflation, interest rates, and the positive impact of trade openness, causing the exchange rate to depreciate. While the GDP variable negative effect, it will cause the exchange rate to appreciate. Response of the real exchange rate shocks due to capital inflow as well as other macroeconomic variables such as inflation, GDP, interest rates, and trade openness led to real exchange rate fluctuations. The influence of capital inflow shocks affect the fluctuation of the exchange rate in the range of the initial period up to the period of the 17th. FEVD results indicate that the real exchange rate variance explained by the dominant variable shock on the exchange rate and inflation itself until the end of the period. While shocks to the variable capital inflow, as well as macroeconomic variables such as GDP, interest rate and trade openness may explain the lack of real exchange rate because the effect is very small. The advice given author to see the results of this study are: (1) The government should have to limit the amount of capital inflow in Indonesia because of an increase in capital inflow in order to improve the movement of the exchange rate is not effective and only make a small contribution in controlling the movement of the exchange rate rupiah. (2) The Government should undertake appropriate policies in order to increase that occurred in the capital inflow could characterize an increase to the offer of foreign currency coming into the domestic market. Besides the need for handling the exchange rate itself and the management of inflation in Indonesia because of the exchange rate and inflation the previous year had a considerable influence on the stability of the rupiah.

Chapter III

Definition, Function, Purpose, and Types of Debt

A. Definition of Debt

Debt or in this context the country's debt by Act No. 1 of 2004 is an amount of money that must be paid by the central government and / or liabilities of the central government that can be valued in money based on the legislation in force, the agreement, or based on other reasons legitimate , Debt is often a thorny issue in the national scope, as has been ingrained in the minds of the majority of the general public a doctrine that gives a bad signal to the debt, particularly the country's debt. But apparently the debt is one important part in setting fiscal policy (APBN) which is also a PART of a large system called economic management.

The purpose of economic management are:

1. Creating prosperity of the people in the form of:

a. Creation of employment opportunities.

b. Reduce poverty.

c. Menguatkanpertumbuhanekonomi.

2. Creating security.

B. Government in Budget

Budget of the State or commonly abbreviated state budget is the central government's annual financial plan approved by the Council of Representatives (DPR). Budget details the systematic on planned revenue to be received and the value of the maximum ceiling to be spent by the state. Indonesian state budget is still implementing deficit budgeting system. This is why there is a column to fill the funding in the state budget revenues from financing (net) needed to cover the lack of state revenue. To cover the revenue shortfall that country a lot of ways you can choose from the many options such as a sale of assets, debts and others. But of all the debt (regardless of type) is the instrument most frequently used by the government in the implementation of the budget, as it has a level of risk that can be controlled, high degree of flexibility (in terms of time, type and source), and a very large capacity.

C. Functions of Government

The function of the country's debt will be:

1. Cover Budget Deficit

2. The offsetting of cash on short-term cash needs in the implementation of expenditure that can not be postponed

3. The solution in the government debt portfolio management is certainly intended to reduce the burden of debt to finance spending in the budget in subsequent years

Of these functions, it can be concluded that the debt is a way to solve the problem without causing new problems. However, this definition can only be justified if the debt can be well managed in accordance with a predetermined plan.

D. Interest Debt Management

Long-Term Goals:

1. Securing the state budget through debt financing requirements with minimal cost on the level of risk control that fiscal sustainability can be maintained

2. Support efforts to create a market of state securities (SBN) deep, active and liquid

Short Term Objectives:

Ensuring the availability of funds to cover the deficit and debt principal repayment obligations in a timely and efficient

E. Types of Debt

Loan. There are two types of loans, namely:

1. Foreign Debt

May come from the World Bank, Asian Development Bank, Islamic Development Bank and bilateral creditors (Japan, Germany, France etc.), as well as the Export Credits. Foreign loans are divided into two types, namely:

a. Loan Program:

For budget support and disbursements associated with the fulfillment of the Policy Matrix in the field of activities to achieve the MDGs (poverty alleviation, education, eradication of corruption), community development, policy related to climate change and infrastructure. change and infrastructure.

b. Loan Project:

To finance infrastructure projects in various sectors (transport, energy, etc.); projects for poverty reduction (PNPM).

2. Loans of Interior

a. Government Regulation (PP) No .: 54 Year 2008 on Procedures for Procurement and Subsidiary Loan Home Affairs by the Government;

b. Derived from the State Owned Enterprises (SOEs); Local Government and Regional Company;

c. To finance its activities in order to empower the domestic industry and the development of infrastructure for public services; investment activities that generate revenue.

Government Securities (SBN) in Rupiah and foreign currency, tradable and non-tradable, fixed & variable:

1. Government Securities (SUN)

       a. Treasury Bills (T-Bills / T-Bills): Short-term securities (s.d. 12bln);

       b. Treasury Bond (> 1 yr)

1) Coupon Bond

a) Tradable: ORI, FR / VR bond, global bond

b) Non-tradable: SRBI for BLBI, and Securities / SU to BI for restructuring and bank restructuring

2) Zero coupon

2. Shariah Securities (SBSN) / Sukuk in Rupiah and foreign currencies with various structures, such as Ijarah, Musharaka, Istisna etc.

a. SBSN short term (Islamic T-Bills); SBSN Ritail (Sukri);

b. SBSN long term (IFR / Ijarah Fixed Rate; Global Sukuk; SDHI / Sukuk Fund Haji Indonesia).

https://shareshareilmu.wordpress.com/2012/09/18/pengertian-fungsi-tujuan-dan-jenis-jenis-utang-negara/

Analysis:

Information about the main factors that cause the increase in the inflation rate is very necessary before the government takes appropriate policies to curb inflation are exaggerated in order to create economic stability.